SUKABUMIUPDATE.com - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting di DPRD Kabupaten Sukabumi.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan agar APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi mampu menghasilkan program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PPP, Andri Hidayana, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Andri mengatakan, arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2027 harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat. Hal itu sejalan dengan tema pembangunan daerah yang menempatkan penyiapan ekosistem pendukung agroindustri dan pariwisata sebagai salah satu fokus utama.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi hadir dalam kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, serta membaiknya pelayanan publik,” ujar Andri.
Agroindustri dan Pariwisata Perlu Didukung Ekosistem
Menurut Andri, potensi pertanian dan pariwisata Kabupaten Sukabumi tidak cukup hanya didukung melalui peningkatan produksi maupun pembangunan destinasi. Di sektor agroindustri, misalnya, diperlukan penguatan rantai ekonomi mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, standarisasi, pembiayaan hingga pemasaran.
“Petani jangan hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang bisa kembali kepada petani, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat desa,” katanya.
Sementara di sektor pariwisata, pengembangan destinasi perlu dibarengi dengan peningkatan konektivitas jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan hingga jaringan komunikasi. Keterlibatan pelaku ekonomi lokal juga dinilai penting agar masyarakat di sekitar destinasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut memperoleh manfaat ekonomi.
Infrastruktur Desa Jadi Perhatian
Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani hingga jalan setapak yang menjadi akses vital bagi masyarakat. Andri menilai, keberadaan infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas warga, termasuk akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, lahan pertanian, tempat ibadah hingga pusat kegiatan ekonomi.
Baca Juga: Cuaca Jabar 2 Oktober 2026, Sukabumi Potensi Berawan hingga Hujan
“Pembangunan infrastruktur harus melihat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan hanya dihitung dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang terbantu,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah memiliki pemetaan skala prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah warga yang dilayani, fungsi ekonomi dan sosial, serta urgensi pelayanan dasar.
Bantuan Keuangan Desa dan Sarana Keagamaan
Perhatian Fraksi PPP juga diarahkan pada penguatan Bantuan Keuangan Desa. Menurut Andri, desa merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga dukungan fiskal perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat berkelanjutan.
Program tersebut antara lain infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, BUMDes, pemberdayaan masyarakat hingga pelayanan sosial. “Bantuan keuangan desa harus tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” kata Andri.
Baca Juga: Diduga Akibat Puntung Rokok, Kebakaran Lahan di Simpenan Sukabumi Sempat Ancam Perumahan
Selain itu, Fraksi PPP meminta sarana keagamaan turut mendapat perhatian dalam APBD 2027. Dukungan tersebut mencakup masjid, mushola, madrasah, pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan.
Andri menyebut, fasilitas keagamaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi ruang pendidikan, pembinaan generasi muda dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.
APBD Harus Diukur dari Manfaat
Lebih jauh, Andri menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah hasil setelah program dilaksanakan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, akses ekonomi masyarakat hingga dukungan infrastruktur terhadap aktivitas sehari-hari.
“Anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar. Program juga harus memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” tuturnya.
Baca Juga: Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026
Pandangan Fraksi PPP tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Sukabumi telah menerima Nota Pengantar Raperda APBD 2027 dengan arah pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan ekosistem agroindustri dan pariwisata. Andri mengatakan, Fraksi PPP akan mengawal agar arah kebijakan anggaran tersebut tetap terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa, pelayanan dasar, dan kesejahteraan harus berjalan dalam satu ekosistem,” pungkasnya. (Adv)
