SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Komisi II, Ai Sri Mulyati, merespons kondisi ratusan keluarga penyintas bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, pada Desember 2024 lalu. Hingga Jumat (9/1/2026) para penyintas bertahan hidup di bangunan rusak dan rawan ambruk, menanti janji relokasi yang tak jua teralisasi..
Ai Sri Mulyati menyampaikan keprihatinannya atas situasi tersebut. Menurutnya, bencana tanah bergerak yang terjadi pada 4 Desember 2024 memaksa warga mengungsi ke tenda darurat serta ke SMPN 4 Purabaya. Hasil kajian teknis bahkan menyatakan beberapa wilayah tidak aman untuk kembali dihuni.
“Memang pada tahun 2025 ada komitmen dari Pemda melalui BPBD dan juga BNPB untuk melakukan relokasi ke daerah yang lebih aman, dan lahannya sudah disiapkan oleh pemerintah desa. Namun, karena keterbatasan anggaran dan banyaknya wilayah yang terdampak bencana, proses relokasi belum bisa direalisasikan,” ujar Ai Sri Mulyati kepada Sukabumiupdate.com, Jumat (9/1/2026).
Baca Juga: KDM Jelaskan Sebab Warga Babakan Cisarua Korban Banjir Simpenan Tak Dapat Rp10 Juta
Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi terus berupaya mendorong solusi konkrit agar warga dapat direlokasi ke tempat yang layak dan aman. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menggali potensi pendanaan alternatif melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami tentunya sangat prihatin dengan kondisi ini. Upaya terus kami lakukan, terutama dengan melakukan koordinasi bersama Pemda. Salah satunya adalah menggali potensi anggaran melalui dana CSR, lewat forum CSR. Upaya ini dilakukan agar CSR dari perusahaan bisa terarah dan masuk dalam forum CSR untuk membantu penanganan bencana,” jelasnya.
Ai Sri Mulyati juga memaparkan bahwa penyintas bencana tanah bergerak di Desa Neglasari berasal dari beberapa kampung dengan jumlah kepala keluarga yang cukup besar. Rinciannya meliputi Kampung Nangewer RT 49 sebanyak 55 KK, Kampung Nangewer RT 48 sebanyak 47 KK, Kampung Karikil sebanyak 34 KK, Kampung Jabir sebanyak 10 KK, serta Kampung Udug Cirajeg sebanyak 10 KK.
Baca Juga: Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji oleh KPK
“Beberapa kampung tersebut sudah melalui kajian dan dinyatakan tidak aman untuk ditempati. Karena itu, kami masih terus berupaya agar relokasi warga bisa segera terealisasi demi keselamatan dan masa depan para penyintas,” pungkasnya.
