SUKABUMIUPDATE.com – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Sukabumi, Asep Japar, ke PT GSI pada Selasa, 27 Mei 2025, menuai sorotan. Sidak tersebut merupakan respons atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Namun, pihak manajemen PT GSI membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah memungut biaya dari calon pekerja. Mereka bahkan meminta agar tudingan tersebut disertai bukti konkret.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengkritik pendekatan yang diambil Bupati, yang dinilai hanya bersifat instan dan belum menyentuh akar permasalahan.
“Jadi Pak Asjap ini dia akan mencari yang mudah, mencari siapa yang bayar. Bukan begitu. Ya susah, buktinya ketemu enggak? Kan enggak,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (10/6/2025).
Baca Juga: Disidak Bupati Sukabumi Soal Dugaan Pungli Tenaga Kerja, Manajemen Pabrik Minta Bukti
Menurut Hera, diperlukan langkah yang lebih sistematis dan terstruktur untuk mengatasi persoalan dugaan pungli dalam rekrutmen tenaga kerja. Ia mendorong penerapan pendekatan yang solutif, misalnya dengan membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai unsur, seperti kepolisian, masyarakat, dinas terkait, LSM, hingga media. Satgas ini diharapkan dapat terlibat langsung dalam proses seleksi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan besar seperti PT GSI.
“Satgas itu nanti tanya ke GSI tentang kebutuhan karyawan—bulan apa, berapa orang, untuk posisi apa saja—dan yang menerimanya adalah satgas, bukan pihak luar. Kalau di satgas saja masih ada yang ngomong masuk kerja bayar pakai uang, barulah nanti kan terlihat oleh satgasnya. Sehingga kemudian kita pendekatannya adalah solutif,” jelas Hera, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV itu.
Baca Juga: Catatan Asep Japar dan Andreas, Jejak 100 Hari Kerja Pimpin Kabupaten Sukabumi
Hera juga menyoroti keberadaan program Silent Center, yang selama ini digadang-gadang menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan. Ia menilai program tersebut belum berfungsi maksimal dan justru terkesan tidak terdengar perannya.
“Silent Center itu sekarang dari perusahaan harusnya masuk ke dia. Salah nama, 'silent' iya enggak? Harusnya berisik senter gitu ya,” sindirnya.
Dengan nada tegas, politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa Bupati Sukabumi harus serius membenahi sistem rekrutmen tenaga kerja dengan membentuk satuan tugas yang kredibel.
“Kalau si perusahaannya tidak mau, berarti ada apa-apa. Bikin satgas dong. Saya kira demikian,” tutupnya.
