Kacamata Ilmu Administrasi Publik: Kebijakan Penambahan Rombel Ala KDM Rampas Hak Guru dan Siswa
Analisis Dr Dian Purwanti, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Kepala Prodi Ilmu Administrasi Publik, UMMI.
Analisis Dr Dian Purwanti, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Kepala Prodi Ilmu Administrasi Publik, UMMI.
Bupati Sukabumi Asep Japar merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang menetapkan batas maksimal rombongan belajar (rombel)
Kondisi sekolah swasta di Kabupaten Sukabumi, baik SMK, SMA maupun MA disebut kian memprihatinkan di masa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026.
Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, maka akan berpengaruh terhadap kualitas belajar.
Kondisi di Kota Sukabumi masih dalam keadaan normal.
KDM pun merespon protes Forum Kepala Sekolah Swasta atau FKSS Jawa Barat atas terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025.