SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi Heru Herlambang menegaskan tidak ada perpecahan di tubuh Karang Taruna Kabupaten Sukabumi akibat dinamika menjelang Temu Karya ke-V. Ia justru mengapresiasi para pihak, terutama calon ketua, yang dinilainya mampu menyelesaikan polemik pencalonan melalui musyawarah dan mufakat.
Heru mengatakan dinamika yang sempat muncul sebelum pelaksanaan Temu Karya merupakan bagian dari proses organisasi. Ia mengaku hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Karang Taruna Kabupaten Sukabumi.
Terlebih, salah satu calon yang mengikuti proses pemilihan merupakan kader Pemuda Pancasila, yakni Ruslan Abdul Hakim yang saat ini menjabat Wakil Bendahara MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi.
"Kami bangga ada kader kami yang dipercaya teman-teman Karang Taruna tingkat kecamatan untuk memimpin di kabupaten. Tentu kami mendukung Karang Taruna lima tahun ke depan," ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Heru, keanggotaan Ruslan di Pemuda Pancasila tetap berjalan meskipun kini dipercaya memimpin Karang Taruna Kabupaten Sukabumi. Ia berharap kedua organisasi tersebut dapat membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
"Kami ingin Karang Taruna lima tahun ke depan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kami bangga," katanya.
Baca Juga: Ruslan Abdul Hakim Maju sebagai Calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi
Ruslan Abdul Hakim sendiri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi periode 2026-2031. Pemilihan berlangsung dalam Temu Karya ke-V di salah satu tempat pada Sabtu (14/11/2026), meski sehari sebelumnya Pengurus Provinsi Karang Taruna (PPKT) Jawa Barat mengeluarkan instruksi penundaan kegiatan tersebut.
Terpilihnya Ruslan sekaligus mengakhiri proses pemilihan yang sempat diwarnai polemik. Sebelumnya, sejumlah pengurus Karang Taruna kecamatan meminta pembatalan Temu Karya karena menilai pelaksanaannya berpotensi melanggar ketentuan organisasi dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2025.
Ruslan mengatakan Temu Karya berlangsung lancar hingga menghasilkan keputusan secara aklamasi. Semula terdapat dua bakal calon ketua, tetapi setelah melalui verifikasi panitia, hanya satu yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
"Dari awal, bakal calon ketua ada dua, namun setelah diverifikasi akhirnya menjadi satu. Karena itu, pemilihan berlangsung aklamasi," kata dia.
Ruslan menjelaskan terdapat 47 pemegang hak pilih yang berasal dari pengurus Karang Taruna kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Namun, berdasarkan hasil verifikasi Steering Committee (SC), hanya 36 pengurus kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti Temu Karya. Sebanyak 11 lainnya belum menyelenggarakan Temu Karya di tingkat kecamatan.
Sebelumnya, PPKT Jawa Barat meminta panitia melengkapi dokumen administrasi dan melakukan koordinasi langsung dengan pengurus provinsi paling lambat sebelum 20 November 2026.
Namun, Ruslan mengatakan permintaan penundaan yang disampaikan pengurus provinsi telah mendapat jawaban dari Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT). Menurut dia, penjelasan tersebut telah dipahami pihak provinsi maupun sejumlah pengurus kecamatan yang sebelumnya mendorong penundaan.
"Sudah diberikan jawaban oleh PNKT. Pihak provinsi telah mengerti, termasuk teman-teman kecamatan yang sebelumnya juga mendorong penundaan," ujarnya.
Ruslan menyebut salah satu hal yang dipersoalkan berkaitan dengan tingkatan penyelenggaraan organisasi. Menurut dia, mekanisme yang digunakan saat ini langsung mengacu ke PNKT tanpa melalui PPKT. Perwakilan pengurus provinsi juga hadir dalam pelaksanaan Temu Karya tersebut.
