SUKABUMIUPDATE.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kampus UMMI Sukabumi, Senin (15/12/2025). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan transparansi tata kelola anggaran kampus serta pengelolaan uang praktikum yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan akademik mahasiswa.
Berdasarkan pantauan sukabumiupdate.com, massa aksi mulai memadati Jalan R. Syamsudin, S.H, Cikole Kota Sukabumi, sekitar pukul 15.00 WIB. Sejumlah mahasiswa terlihat membawa alat peraga yang digantungkan di pagar kampus berisi ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan kampus. Aksi juga diwarnai dengan pembakaran ban sembari berorasi.
Setengah jam kemudian, perwakilan massa aksi diterima oleh Wakil Rektor III UMMI Sukabumi. Selanjutnya, mahasiswa bergeser ke halaman depan kampus untuk melanjutkan dialog dengan pihak universitas.
Presiden Mahasiswa UMMI Sukabumi, Vicran Patinailaya Namadullah, menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama berhak mengetahui secara terbuka dan sistematis pengelolaan anggaran kampus. Menurutnya, keterbukaan informasi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan sivitas akademika terhadap institusi.
“Transparansi anggaran bukan sekadar tuntutan, tetapi kewajiban institusi pendidikan tinggi agar mahasiswa memahami kondisi dan arah pengelolaan keuangan kampus,” kata Vicran di lokasi.
Baca Juga: YouTuber Resbob yang Diduga Hina Suku Sunda Ditangkap Polisi di Jateng
Selain transparansi anggaran, BEM UMMI juga menyoroti pengelolaan uang praktikum yang dinilai terlalu tersentralisasi. Vicran menegaskan, pengelolaan dana praktikum seharusnya dikembalikan kepada masing-masing program studi dengan mekanisme yang transparan, dapat diaudit, serta melibatkan dosen dan mahasiswa agar lebih efektif menunjang kegiatan praktik di lapangan.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung lambannya penanganan sejumlah persoalan mahasiswa serta tata kelola anggaran organisasi kemahasiswaan yang dinilai belum akuntabel. Proses pencairan anggaran yang berbelit, minim kejelasan mekanisme, serta kurangnya evaluasi disebut menghambat peran organisasi mahasiswa sebagai ruang pembelajaran demokrasi dan kepemimpinan.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Melalui aksi tersebut, BEM UMMI menyampaikan lima tuntutan utama, yakni pembukaan informasi pengelolaan anggaran kampus secara transparan dan rinci, pengembalian kewenangan tata kelola uang praktikum kepada program studi, penyusunan sistem pelaporan anggaran praktikum yang terbuka dan partisipatif, penetapan mekanisme penanganan persoalan mahasiswa yang jelas dan objektif, serta pembenahan tata kelola anggaran organisasi mahasiswa agar lebih transparan, tepat waktu, dan berkeadilan.
Vicran menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan dijamin oleh konstitusi. Ia berharap pihak universitas membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi menyeluruh demi perbaikan tata kelola kampus. “Transparansi bukan ancaman bagi institusi, melainkan fondasi kepercayaan untuk meningkatkan kualitas akademik dan menjaga hak-hak mahasiswa,” katanya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan internal mahasiswa dan ditutup dengan penegasan sikap agar pihak universitas segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
Tanggapan Kampus: Transparansi Sudah Libatkan Yayasan
Sementara itu, Wakil Rektor I UMMI Sukabumi, Asep Muhamad Ramdan, menyatakan bahwa berbagai masukan dari mahasiswa dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan institusi. Menurutnya, persoalan yang kerap disorot mahasiswa lebih berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan penunjang akademik, seperti laboratorium terpadu dan kegiatan kemahasiswaan, bukan anggaran kampus secara keseluruhan.
Asep menegaskan, pihak kampus mengapresiasi masukan yang disampaikan mahasiswa dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ia juga menyebut prinsip transparansi anggaran selama ini telah dijalankan dengan melibatkan yayasan serta pimpinan pusat Muhammadiyah.
“Terima kasih kepada mahasiswa yang kasih masukan. Intinya itu masukan bukan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan adanya masukan dari mahasiswa kita menjadi lebih baik,” katanya.
Baca Juga: BEM UMMI Desak DPRD Kota Sukabumi Awasi THM dan Dugaan Pelanggaran Hukum
Alasan Sentralisasi Uang Praktikum
Mengenai sentralisasi anggaran praktikum yang dikeluhkan mahasiswa, Asep menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin pemerataan fasilitas dan efisiensi.
“Supaya jadi efisiensi misalnya program studi A butuh bahan praktikum B, program studi C butuh bahan praktikum yang sama. Kan tidak perlu beli masing-masing cukup beli satu aja. Itu terjadi simbiosisme yang saling membutuhkan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, sentralisasi memungkinkan subsidi silang, terutama untuk program studi dengan jumlah mahasiswa yang relatif kecil namun kebutuhan fasilitasnya tinggi.
"Subsidi silang itu tidak bisa kalau kita serahkan kepada unit kerja masing-masing. Pasti nanti jadi ego sektoral, maka kebijakan pimpinan universitas itu dijadikan satu urut universitas,” jelasnya.
Asep juga menepis anggapan kenaikan biaya praktikum, menegaskan bahwa biaya yang dipungut selama ini tidak pernah naik. “Biaya praktikum sama, ga pernah naik,” tegasnya, seraya menjelaskan bahwa perbedaan biaya antara program eksakta dan sosial terjadi karena karakter kebutuhan praktikum yang berbeda, mulai dari alat, bahan, hingga model praktik lapangan.
Pihaknya mengakui keterbatasan lahan kampus menjadi tantangan tersendiri di tengah jumlah mahasiswa aktif yang mendekati lima ribu orang. Penambahan ruang kelas, kata Asep, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan institusi.
