SUKABUMIUPDATE.com - Permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi, tetapi juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, mengungkapkan bahwa banyak Dinas Sosial di berbagai daerah menghadapi keluhan serupa dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat seringkali menganggap Dinas Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas layanan BPJS, padahal secara kewenangan dan anggaran hal itu tidak berada di bawah Dinas Sosial.
“Permasalahan yang ada di Kabupaten Sukabumi sama seperti di kabupaten/kota lain se-Indonesia. Semua Dinas Sosial sering menjadi sasaran kemarahan masyarakat, padahal kami tidak memiliki kewenangan dan juga tidak memiliki anggaran untuk hal-hal tersebut. Anggaran sepenuhnya ada di Dinas Kesehatan, dan itu pun sangat terbatas,” jelas Bambang kepada sukabumiupdate.com, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: Dispar Sukabumi Tingkatkan Kompetensi Pelaku Kuliner Pajampangan Lewat Pelatihan SKKNI
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran itu berdampak pada masih banyaknya tagihan yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut semakin berat karena sebagian besar masyarakat menginginkan status peserta BPJS PBI, bukan peserta mandiri.
“Semakin lama, beban tagihan semakin besar karena hampir semua masyarakat ingin BPJS dengan PBI. Padahal, seharusnya hanya masyarakat tidak mampu yang berhak mendapatkannya,” lanjutnya.
Bambang menilai, akar persoalan ini ada pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri, meskipun secara ekonomi sebenarnya mampu. Akibatnya, kuota bantuan PBI bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi berkurang.
Baca Juga: Kehilangan Sertifikat Tanah di Kota Sukabumi
“Problemnya adalah penyadaran masyarakat yang sebenarnya mampu untuk BPJS mandiri, tapi tetap ingin PBI. Begitu mereka tetap PBI, maka jatah bagi yang benar-benar membutuhkan tetapi belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi tersingkirkan,” tegasnya.
Melalui sosialisasi berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. (Adv)
