SUKABUMIUPDATE.com – Usai menerima aspirasi dari massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Sukabumi, Rabu (11/6/2025), Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, memberikan tanggapan mendalam terkait berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus bekerja merealisasikan janji-janji politik secara bertahap dan terukur.
“Sebetulnya sudah cukup banyak janji-janji politik yang sudah kami realisasikan ya, program insentif, program beasiswa, kemudian juga program bantuan dan lain sebagainya. Nah ini memang perlu proses. Kalau masyarakat memang ingin langsung cepat, itu sangat wajar karena itu dari sudut pandang masing-masing,” ujar Bobby kepada sukabumiupdate.com di Balai Kota.
Ia menekankan bahwa bersama Wali Kota, dirinya bekerja setiap hari termasuk akhir pekan, dengan fokus membenahi prioritas pembangunan. Salah satu tantangan utama, menurut Bobby, adalah kondisi fiskal Kota Sukabumi yang masih lemah dan sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Karena itu, sejak awal masa jabatan, mereka berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Bobby Maulana Temui Massa PMII Demo 100 Hari Kerja di Balai Kota Sukabumi
“Pada saat retreat di Magelang kemarin, Kota Sukabumi ini menempati posisi lemah dalam penghadiran fiskal. Maka dari itu, ketika selesai dilantik kami berupaya untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.
Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan, kata Bobby, antara lain penertiban reklame dan penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hasilnya, per 31 Mei 2025, PAD Kota Sukabumi mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah, lanjut Bobby, berencana merilis capaian ini ke publik dalam waktu dekat, termasuk melalui format podcast yang menampilkan dirinya bersama Wali Kota.
Terkait isu rangkap jabatan dan tata kelola ASN, Bobby mengacu pada regulasi terbaru. “Kembali ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 65 Ayat 1, bahwa pejabat terkait tidak boleh mengangkat non-ASN di posisi ASN. Non-ASN menempati posisi ASN itu tidak boleh,” tegasnya.
Ia juga menyebut pentingnya membentuk tim komunikasi yang mumpuni untuk mempercepat realisasi program, terutama dalam upaya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan PAD. Tim ini, menurutnya, diperlukan untuk memberikan masukan, analisis, dan strategi komunikasi yang efektif di tengah padatnya agenda pimpinan daerah.
“Kadang seperti hari ini, dan kemarin Pak Wali sedang berada di Bandung dan Purwakarta. Besok saya ke Bandung. Banyak sekali tamu, ada pertemuan dengan investor dan lain sebagainya. Kita sedang mengupayakan semua,” tambah Bobby.
Baca Juga: Ketika Garuda Perkasa: Indonesia Pernah Bantai Jepang 7-0 di Piala Merdeka 1968
Terkait isu kekosongan kepala sekolah yang disoroti PMII, Bobby menyatakan akan segera mengomunikasikan hal ini dengan Wali Kota. “Kita akan segera berkoordinasi mencari langsung penggantinya seperti apa. Ya, ini akan kita komunikasikan, karena untuk langsung mandatory dengan Pak Wali saya harus menyampaikan ini secara langsung,” katanya.
Di sektor pelayanan publik, Bobby menyebutkan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan pembebasan (gratis) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Namun ia mengakui, masih ada tantangan dalam hal keterlambatan pembayaran dari masyarakat, sehingga dibutuhkan pendekatan dan edukasi secara berkelanjutan.
Lebih jauh, Bobby juga menyinggung penataan pedagang kaki lima (PKL) yang menurutnya tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia menyebut revitalisasi Pasar Pelita sebagai langkah awal untuk menata kawasan perdagangan secara menyeluruh agar PKL di Jalan Harun Kabir dan Ahmad Yani bisa kembali difungsikan dengan baik.
“Tuntutan teman-teman akan saya sampaikan kepada Pak Wali, akan kita bicarakan dan kita diskusikan semuanya demi kebaikan Kota Sukabumi. Nanti kita akan buktikan secara bertahap, karena kita punya timeline, punya skala prioritas,” pungkas Bobby.
Baca Juga: Dukung Swasembada Air, Bupati Sukabumi Bersama Dirut Perumdam TJM Hadir di IWWEF 2025
Sebelumnya diberitakan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Sukabumi menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota dari siang hingga sore tadi, Rabu (11/6/2025). Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyoroti masih banyaknya program unggulan pemerintah daerah yang belum maksimal terealisasi. Beberapa diantaranya adalah program gratis layanan kesehatan di Puskesmas, insentif guru ngaji, beasiswa sarjana, dan beasiswa mahasiswa.
PMII menilai program-program ini belum sepenuhnya menyasar masyarakat dan masih terkendala oleh sistem birokrasi yang rumit. “Adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, bahwa secara realitas yang terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah masih harus membayar untuk layanan dasar seperti beberapa wilayah kota, padat atau pinggiran masih mengalami keterbatasan dalam layanan medis dasar, termasuk tenaga kesehatan dan infrastruktur,” kata Ketua PMII Kota Sukabumi Bahrul Ulum dalam pernyataannya .
Selain itu, PMII juga menyoroti permasalahan di sektor pendidikan. Mereka menyebut 23 sekolah di Kota Sukabumi dinilai tidak mempunyai Kepala Sekolah definitif dan praktik jual beli LKS masih terjadi, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka juga mengecam praktik kolusi, nepotisme, dan rangkap jabatan struktural di tubuh pemerintah daerah.
Baca Juga: BUM Desa Diminta Adaptif, DPMD Sukabumi Tekankan Pentingnya NIB dan Transparansi
Dalam tuntutan resmi mereka, PMII Kota Sukabumi mendesak pemerintah untuk:
1. Menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat.
2. Merealisasikan layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas dan fasilitas layanan dasar lainnya.
3. Mengutuk kolusi dan nepotisme dalam tubuh pemerintah daerah.
4. Mengecam rangkap 3 jabatan struktural dalam tubuh pemerintah daerah.
5. Menindak tegas ASN Kota Sukabumi yang melanggar etika dan norma kepegawaian.
6. Melakukan audit menyeluruh terhadap semua sumber PAD, optimalisasi aset daerah, penerbitan pajak dan retribusi, serta pembentukan satuan tugas khusus optimalisasi PAD.
7. Menuntut untuk perluasan dan perlindungan ruang terbuka hijau (RTH) serta peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan
8. Luncurkan program penberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran khusus
9. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta tuntaskan kekosongan kepala sekolah, dan hentikan praktik jual beli LKS dan pungli pendidikan
10. Realisasikan tunjangan kerja guru se-Kota Sukabumi, sesuai janji kampanye
11. Evaluasi PAD yang membebani rakyat dan pastikan kebijakan berpihak pada pelayanan publik
