SUKABUMIUPDATE.com - Langkah pemerintah Indonesia menulis ulang sejarah Republik Indonesia menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025 menuai tanggapan beragam dari para pakar. Penulisan ini digadang-gadang sebagai proyek strategis yang bertujuan memperbarui narasi sejarah nasional agar lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut rentan terhadap bias politis jika tidak dilakukan secara ilmiah.

Pengamat sejarah asal Sukabumi Irman Firmansyah menilai proyek itu dapat menjadi langkah maju untuk memutakhirkan narasi sejarah nasional, asalkan dilakukan dengan pendekatan akademis yang ketat. “Penulisan adalah tahap akhir dalam metode sejarah, yaitu historiografi. Sebelum itu, ada proses heuristik, kritik sumber, hingga interpretasi yang harus melalui kajian ilmiah. Jika dilaksanakan dengan benar, proyek ini bisa menjadi pencapaian besar,” ujar Irman kepada sukabumiupdate.com pada Selasa (3/6/2025).

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam mengedepankan keilmiahan, tanpa mencampuradukkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya atau hanya berdasarkan asumsi. “Proyek besar ini bisa kehilangan makna jika terlalu banyak membahas opini yang tidak menggunakan metode akademis, seperti klaim nama Gajah Mada berasal dari ‘Gaj Ahmada’. Informasi seperti itu sebaiknya dihindari,” tegasnya.

Baca Juga: 9 Mei 1907: Sukabumi ke Lapangan Haarlem, Van Gogh dalam Sorak dan Derita Tim Oranje

Selain itu, Irman mengkritisi kemungkinan proyek ini menjadi alat glorifikasi terhadap tokoh atau kepentingan politik tertentu. “Penulisan sejarah formal tidak akan lepas dari kontrol penguasa, sehingga rentan tidak objektif. Hasil akhirnya bisa lebih mirip laporan pertanggungjawaban pemerintah dengan polesan kepentingan masa kini,” tambahnya.

Semangat penulisan ulang sejarah ini seharusnya berfokus pada pengungkapan fakta yang belum tereksplorasi dengan mendalam. Irman mencontohkan beberapa peristiwa penting seperti Pertempuran Konvoi di Sukabumi atau peran perkebunan Sukabumi dalam sejarah perekonomian nasional yang hingga kini belum mendapatkan tempat yang layak dalam buku sejarah nasional.

"Upaya pengungkapan harus menjadi dasar dalam penulisan karena masih banyak penggalian sejarah yang belum ditulis pada marwah yang seharusnya. Misal, peristiwa Pertempuran Konvoi di Sukabumi yang masih belum tercatat dengan lengkap dalam buku sejarah nasional. Atau peran perkebunan di Sukabumi dalam sejarah perekonomian nasional. Hingga saat ini masih dianggap sejarah lokal yang tak punya peran dalam sejarah nasional," katanya.

Diketahui, proyek penulisan ulang ini berada di bawah tanggung jawab Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Menurut Prof. Susanto, proyek yang telah berjalan sejak awal tahun ini menargetkan 10 jilid buku yang mencakup sejarah dari masa awal Nusantara hingga era Reformasi. Saat ini, proses penulisan telah mencapai sekitar 70 persen.

Meski begitu, Irman menilai draf awal proyek ini lebih banyak berisi runutan formal tanpa menghadirkan perdebatan akademis yang mendalam. “Buku ini berisiko dianggap sebagai ‘whitepaper’ pemerintah jika tidak memberikan ruang pada tesa dan antitesa,” jelasnya.

Irman berharap para penulis mampu menjaga objektivitas dan menjauhkan diri dari tekanan atau kepentingan politik tertentu. “Sejarah harus bebas kritik dan bisa berubah sewaktu-waktu jika ditemukan data baru, bukan menjadi doktrin yang ditanamkan berdasarkan periode tertentu,” kata dia.

Berikut gambaran isi dari masing-masing jilid, berdasarkan draf awal yang diperoleh:

Jilid 1: Sejarah Awal Indonesia dan Asal-usul Masyarakat Nusantara

Jilid 2: Nusantara dalam Jaringan Global: Hubungan dengan India dan Cina

Jilid 3: Nusantara dalam Jaringan Global: Hubungan dengan Timur Tengah

Jilid 4: Interaksi dengan Bangsa Barat: Persaingan dan Kerjasama

Jilid 5: Respon Masyarakat terhadap Penjajahan

Jilid 6: Pergerakan Kebangsaan dan Bangkitnya Semangat Merdeka

Jilid 7: Perang Kemerdekaan Indonesia

Jilid 8: Masa-masa Sulit dan Ancaman Persatuan Bangsa

Jilid 9: Era Orde Baru (1967–1998)

Jilid 10: Masa Reformasi (1999–2024)

Proyek ambisius ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan formal, tetapi juga mengakomodasi keberagaman elemen bangsa secara ilmiah, demi memperkuat jati diri dan semangat kebangsaan.