SUKABUMIUPDATE.com - Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat ini tengah mencari sosok calon pejabat eselon II yang Jobfit. Hal itu dilakukan Wali Kota dengan melaksanana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) Kota Sukabumi.
Pembukaan seleksi berlangsung di salah satu hotel di Jalan Bhayangkara, Minggu (25/05/2025) itu menjadi bagian penting dalam proses penyegaran dan rencana rotasi besa-besaran di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Mengutip dari talentics, Job fit, atau yang juga biasa disebut dengan person-job fit, adalah cara untuk menilai kecocokan karakteristik kandidat dengan suatu posisi di perusahaan melalui kepribadian, soft skills, pengalaman, dan nilai-nilai (values) yang mereka miliki dalam bekerja.
Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak yang otomatis melekat, melainkan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan itu bukan hak, tapi kepercayaan. Oleh karena itu, penempatan harus berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang sesuai. Kita ingin memastikan setiap orang yang menduduki jabatan adalah yang paling tepat,” tegas Ayep.
Ayep Zaki juga menekankan pentingnya prinsip jobfit dalam mendukung kinerja perangkat daerah agar selaras dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Usai Disorot BPK, Ayep Zaki Bakal Evaluasi Hibah dan Proyek Pengadaan di Pemkot Sukabumi
Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Didin Saripudin, menjelaskan bahwa sebanyak 25 pejabat eselon II, termasuk staf ahli dan asisten, mengikuti proses ini.
“Para peserta sudah menyerahkan makalah sebelum pukul 09.00 dan akan mempresentasikannya secara individual selama 20 menit di hadapan tim panel,” ujarnya seperti dikutip sukabumiupdate.com dari laman resmi Pemkot Sukabumi.
Didin menambahkan, tim penilai terdiri dari unsur perguruan tinggi, LAN, BKN, Asda 2 Provinsi Jawa Barat, dan BKPSDM Provinsi. “Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar rotasi jabatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni, kecuali beberapa dinas yang sudah memiliki rencana promosi dari eselon III.”
Didin berharap proses ini menghasilkan struktur pemerintahan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (adv)
