SUKABUMIUPDATE.com - Dalam rangka meningkatkan produktifitas petani di Indonesia, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, drh Slamet hadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah 2 Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (Popmasepi) di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Minggu (29/10/2023).
Kepada para mahasiswa dalam acara tersebut, Slamet memberikan pemahaman tentang kondisi para petani di Indonesia dalam rangka membantu pemerintah untuk mensukseskan sektor pertanian di Indonesia.
"Hari ini kegiatan seminar yang diadakan oleh teman-teman Popmasepi terkait dengan hilirisasi agribisnis, paling tidak ini kegiatan yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa dimana para petani kita hari ini secara SDM perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga dengan kepedulian teman-teman popmasepi mudah-mudahan ini menjadi energi tersendiri untuk membersamai pemerintah untuk mensukseskan pertanian kita," kata Slamet kepada sukabumiupdate.com usai agenda puncak Praktik Kerja Profesi Pertanian (PKPP) Bina Desa itu.
Baca Juga: Bareng MUI Pusat, Slamet Tinjau Langsung Hutan Wakaf di Cireunghas Sukabumi
Menurutnya, memberikan edukasi terhadap para petani menjadi sangat penting ketika cara bercocok tanam para petani saat ini masih berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan metode ilmiah yang dianjurkan.
"Petani kita saat ini bercocok tanam masih berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan ilmiah sehingga bagaimana diberikan edukasi melalui teman-teman PPL bahwa pupuk itu ada dosisnya bukan sekedar hijau," kata dia.
Disisi lain ia menegaskan bahwa dalam rangka menumbuhkan produktivitas para petani juga harus dibarengi dengan penghentian impor. Menurutnya dengan menghentikan impor, pemerintah dapat menyerap semua hasil panen dari petani lokal.
"Apapun risikonya hentikan impor kalau mau meningkatkan kemampuan petani kita dalam meningkatkan produksinya. Hentikan impor tinggal bagaimana kebijakan pemerintah bisa menyerap semua hasil panen dari petani yang dimiliki oleh pemerintah bukan oleh swasta maka insyaallah harga akan terkendali," ucapnya.
"Artinya kalau pemerintah mempunyai kebijakan serap 100 persen untuk CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dari petani kita, maka tidak akan ada cerita impor, jadi alasannya adalah untuk memenuhi CBP padahal penyerapannya hanya 3 persen dari seluruh potensi panen dari petani kita," pungkasnya. (ADV)
