SUKABUMIUPDATE.com - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023 jenjang SMA/SMK di Kota Sukabumi menuai protes. Ratusan masa dari organisasi mahasiswa dan ormas menggruduk Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan (Disdik Jabar) Wilayah V Sukabumi yang berada di Jalan Raya Selabintana Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jumat (14/7/2023).
Berdasarkan pantauan langsung sukabumiupdate.com, aksi demonstrasi yang mendapatkan pengamanan ketat dari ratusan petugas gabungan TNI Polri tersebut berlangsung tidak kondusif, bahkan terjadi insiden perobekan spanduk PPDB yang terpasang dilokasi.
Salah seorang masa aksi, Dace Arisandi mengatakan pihaknya membawa serta 200 anggota LSM KOMPAK mendatangi KCD dengan tujuan untuk beraudiensi dengan menyampaikan sejumlah tutuntan terkait buruknya pengelolaan sistem PPDB jenjang SMA dan SMK tahun 2023 di Kota Sukabumi.
"Aada 5 poin yang disampaikan oleh LSM KOMPAK pada KCD ya, hanya disayangkan ibu kepala KCD-nya tidak bisa hadir jadi kita kecewa dan kita akan melaksanakan aksi massa kembali di hari Rabu nanti," ujar Dace kepada sukabumiupdate.com, Jumat (14/7/2023).
Baca Juga: Warga Protes: Kembalikan Fungsi Lapang Cijagung di Kadudampit Sukabumi
Lima poin itu, kata Dace terdiri dari persoalan zonasi, penindakan oknum kepala sekolah, panitia PPDB dan oknum lainnya yang terlibat dalam otak-atik PPDB.
Selain itu, ia juga menyampaikan terkait adanya kebijakan infaq di sekolah. Menurutnya infaq yang dimaksud tidak diperbolehkan berdasarkan permendikbud tahun 2016 nomor 75 pasal 12 hurup B.
"Infaq itu tidak dibenarkan tidak dibolehkan sebagaimana diatur dalam Permendikbud tahun 2016 nomor 75 pasal 12 huruf b yang mengatakan bahwa tidak boleh sekecil apapun pihak komite untuk meminta sumbangan kepada anak didik orang tua murid," kata dia.
Tidak berselang lama setelah aksi masa KOMPAK membubarkan diri, kemudian muncul aksi serupa yang dilakukan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asli Sukabumi atau PB HIMASI yang menyatroni KCD.
Ketua PB Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asli Sukabumi (Himasi) Danial Fadhilah mengatakan, kedatangan mahasiswa juga untuk menyuarakan kekecewaan terhadap sistem PPDB saat ini.
Baca Juga: Hilang saat Jalani Ritual Pengobatan di Danau Kuari Bogor, 3 Korban Ditemukan Tewas
"Karena kalau sistemnya masih seperti ini kita harus memperhatikan bagaimana adik-adik kita nanti ataupun adik-adik kita sekarang punya keinginan bersekolah namun sulit sekolah. Jangankan mereka dikasih kesempatan untuk berjuang, mereka daftar saja tidak masuk," kata Danial.
Menurutnya, sistem PPDB zonasi saat ini masih bisa diperdebatkan dan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, ia menilai pemerintah saat ini tidak adil menjalankan sistem PPDB ini. Bahkan, sampai ada siswa titipan untuk bisa lolos atau masuk di sekolah favorit.
"Soal titipan siswa juga ini menjadi sorotan kita bersama. Artinya kalau titipan itu dianggap sebuah pengecualian, karena kondisi Sukabumi hari ini dianggap belum siap. Seharusnya pengecualian itu tidak hanya untuk anggota dewan saja, tetapi untuk semua lapisan masyarakat," bebernya.
Sementara itu, Koordinator Pengawas SMA pada KCD Pendidikan Wilayah V Sukabumi, Iwan Setiawan menanggapi aksi mahasiswa dan LSM. Dia mengatakan, sistem PPDB jalur zonasi saat ini sudah ketat.
"Jadi, sistem zonasi sekarang sudah betul-betul strict (ketat) sehingga ruang untuk intervensi manusia di sistem zonasi hampir tidak ada. Karena titik koordinat ditentukan oleh sistem, GPS membaca alamat yang diinput oleh peserta didik yang daftar sesuai alamat KK," kata Iwan.
