SUKABUMIUPDATE.com - Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) Kabupaten Sukabumi memberikan sejumlah catatan terhadap Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023. SP TSK-SPSI menilai peraturan tersebut akan mendegradasi buruh terutama Muslim.
Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah tanggal 7 Maret 2023 dan langsung berlaku sejak diundangkan pada 8 Maret 2023.
Ketua Pimpinan Cabang SP TSK-SPSI Kabupaten Sukabumi Mochamad Popon mengatakan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 menyatakan perusahaan dapat menyesuaikan waktu kerja kurang dari tujuh jam per hari dan 40 jam per minggu untuk enam hari kerja dalam sepekan. Kondisi ini akan merugikan kaum buruh.
Baca Juga: Termasuk Pabrik Tekstil dan Alas Kaki, Menaker Izinkan Pengusaha Potong Gaji Buruh
Pasalnya, Popon mengungkapkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 bisa memberi ruang bagi pengusaha untuk melakukan pengurangan upah dengan berkurangnya waktu kerja yang bukan atas kehendak buruh. "Jelas akan membuat semrawut tata aturan yang berlaku," kata dia kepada sukabumiupdate.com, Jumat (17/3/2023).
Tata aturan yang dimaksud Popon adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan waktu kerja telah diatur yakni tujuh jam per hari untuk enam hari kerja dan delapan jam sehari untuk lima hari kerja alias total 40 jam dalam seminggu. "Mana mungkin peraturan menteri bisa melanggar atau menabrak aturan hukum yang ada di atasnya," ujarnya.
Popon mengatakan dalam undang-undang tersebut jelas disebutkan jika buruh tidak bekerja atau kurang waktu bekerjanya karena bukan alasan atau keinginan buruh sendiri atau karena keinginan perusahaan atau karena sesuatu yang bisa dihindari oleh pengusaha, maka pengusaha tetap wajib membayar upah buruh tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan selama ini dinilai selalu menggunakan diksi krisis dan sejenisnya untuk memberi pembelaan dan pemihakan terhadap para pengusaha dengan melegalkan penindasan terhadap buruh melalui aturan yang merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha seperi yang terbaru adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.
Baca Juga: Dana JHT Cair di Usia 56 Tahun, SPSI Sukabumi: Yang Kena PHK Muda Gimana?
Popon menyebut Kementerian Ketenagakerjaan RI sangat minim mengeluarkan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap buruh. Bahkan faktanya selalu membuat legitimasi untuk melakukan pembenaran terhadap dilanggarnya hak-hak normatif buruh atau pekerja yang jelas-jelas secara hukum di atasnya sudah diatur.
