SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Sukabumi mengatakan, pihaknya mencatat ada 20 ribu PHK terjadi sampai akhir 2022 lalu.
Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi, Sudarno menjelaskan sebanyak 20.000 pekerja pabrik padat karya di-PHK, sebagian besar karena PKWT berakhir dan tidak diperpanjang, menurut data yang tercatat DPK APINDO Kabupaten Sukabumi per akhir Desember 2022.
“20.000 pekerja yang mengalami PHK massal atau berakhirnya PKWT, termasuk 25 perusahaan industri padat karya di wilayah Kabupaten Sukabumi yang melapor ke kami. Kemudian jika melihat perkembangan di Jabar, justru para pekerja yang mengalaminya. mengalami PHK Dari segi jumlah sangat besar dan signifikan,” kata Sudarno kepada sukabumiupdate.com, Jumat (17/02/2023).
Sektor industri padat karya di Kabupaten Sukabumi, sambung Sudarno, kini kondisinya masih belum stabil operasional kerja produksinya. Menurutnya, sejak pertama terjadi wabah pandemi Covid-19, sangat berdampak terhadap keberlangsungan sektor industri, terutama sektor industri padat karya.
Seperti garment, toys, elektronik dan sepatu. Karena, awalnya terjadi pandemi Covid-19, ada disejumlah kota di negara luar negeri yang merupakan mitra bisnis asal impor bahan baku dan tujuan ekspor melakukan lockdown. Sehingga, terjadi terhambatnya proses order produksi dan operasional produksi.
Selain itu, juga terjadi hold ekspor, pending order dari buyer di negara tujuan ekspor termasuk cancel order. Sehingga, mengakibatkan industri padat karya yang tujuan ekspor, berdampak besar dan menyebabkan penurunan kapasitas produksi, hingga 50 persen. Sehingga, tak ayal terjadi pengurangan karyawan, dimulai sejak pandemi.
“Nah, pasca pandemi mulai pulih, ada imbas lagi resesi ekonomi global, akibat perang Uraina dan Rusia,” imbuhnya.
Masih kata Sudarno, resesi ekonomi global telah berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan industri padat karya. Karena, penurunan order pekerjan atau produksi atau kapasitas produksi mencapai 30 persen sampai 70 persen, di setiap perusahaan industri padat karya di Kabupaten Sukabumi.
Sementara, tujuan negara ekspor sektor padat karya di Kabupaten Sukabumi ini, mayoritas berada di Eropa dan Amerika, hingga mencapai 80 persen dan sisanya Negara Asia di bawah 10 persen.
“Sehingga yang tadinya mau pulih. Namun, drop lagi akibat resesi ekonomi global. Nah, situasi Januari dan Februari sekarang ini, juga ternyata masih belum membaik, kondisi order. Jadi, boleh dikatakan stuck tidak ada perubahan signifikan,” imbuhnya.
Pihaknya menambahkan, jumlah total perusahaan yang terdaftar di DPK APINDO Kabupaten Sukabumi sampai 2023, terdapat 72 perusahaan. Namun, dari jumlah tersebut baru terdapat 25 perusahaan yang melaporkan kepada DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, yang melakukan pengurangan karyawannya.
Dari semua kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, masih kata Sudarno, daerah yang paling banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawannya, berada di wilayah Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Cicurug. Hal ini, terjadi karena di wilayah tersebut, lebih banyak perusahaan yang bergerak dalam sektor padat karya.
“Kalau di wilayah Kecamatan Sukalarang, memang ada perusahaan yang melakukan pengurangan karyawannya dengan cara menawarkan kompensasi pengunduran diri hingga mencapai sekitar 850 buruh. Tetapi, lebih banyak di persentasenya di wilayah Parungkuda dan Cicurug, Kabupaten Sukabumi,” bebernya.
Kemudian kata Sudarno, pendataan PKH tahun 2023 baru akan dirilis sekitar bulan depan. "data terbaru mungkin sekitar maret atau april," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan musim PHK akan terus berlanjut pada tahun depan, khususnya yang berorientasi ekspor seperti perusahaan tekstil.
"Sektor orientasi ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil terdampak penurunan permintaan dari negara yang alami resesi," kata Bhima seperti dikutip suara.com, Selasa (27/12/2022).
Menurut dia ancaman resesi di Eropa dan AS masih tinggi, sehingga konsumen menunda beli barang impor. Perusahaan domestik juga berhadapan dengan naiknya biaya impor bahan baku serta kenaikan suku bunga.
Selain sektor tekstil, perusahaan yang berkecimpung dengan digitaliasi seperti startup juga terancam mengalami badai PHK.
Untuk perusahaan digital lebih kompleks lagi, perubahan pola konsumsi paska pandemi akibatkan penurunan penjualan. Era bakar uang juga sudah hampir selesai karena investor menuntut segera ada laba," paparnya.
