SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kota Sukabumi mendapat kabar positif dari hasil audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Rabu (24/9/2026).
Kementerian Kesehatan menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan di Kota Sukabumi, termasuk pembangunan infrastruktur rumah sakit serta pemenuhan sarana dan peralatan medis.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, dukungan tersebut akan terus dikawal Pemkot Sukabumi melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PPN/Bappenas agar rencana pembangunan dan pengembangan rumah sakit dapat segera direalisasikan.
"Sehingga saya selaku kepala daerah, Bu Kadis (Ida Halimah, S.K.M., M.Si.) dan Direktur BLUD (H. Yanyan Rusyandi, S.E., M.Kes.) akan terus mengejar ke Kemenkes maupun juga ke Bappenas supaya kita segera membangun pembangunan rumah sakit di Kota Sukabumi berjalan dengan baik," ungkap Wali Kota Sukabumi, H.Ayep Zaki usai melakukan audiensi.
Baca Juga: Dulu Tak Suka Matematika, Catherine Siswi SMK di Cicurug Sukabumi Ini Justru Raih Medali Emas
Audiensi tersebut diikuti tiga kepala daerah, yakni dari Kota Sukabumi, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Situbondo. Pertemuan membahas penguatan layanan kesehatan sekaligus kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan itu, Ayep memaparkan kondisi demografi dan administrasi Kota Sukabumi serta perkembangan pelayanan kesehatan. Saat ini, Kota Sukabumi memiliki dua rumah sakit daerah yang dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan 15 puskesmas yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
Salah satu perhatian utama Pemkot Sukabumi adalah penguatan RSUD R. Syamsudin, S.H (Bunut) dan Rumah Sakit Al Mulk. Pengembangan kedua rumah sakit tersebut dibutuhkan, baik dari sisi pembangunan fisik, peningkatan kapasitas pelayanan maupun pemenuhan alat kesehatan.
Untuk RSUD R. Syamsudin, S.H., kebutuhan yang disampaikan meliputi pembangunan gedung pelayanan, termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi Bedah Sentral (IBS), serta pengadaan alat kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
Baca Juga: Asian Games 2026: Indonesia Raih Emas Pertama dari Bulu Tangkis Beregu Putra usai Kalahkan Cina 3-2
“Yang kita dorong bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pengadaan alat kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi. Jadi pembangunan rumah sakit harus berjalan bersama dengan peningkatan kemampuan pelayanan,” papar Ayep.
Sementara itu, Rumah Sakit Al Mulk juga membutuhkan pengembangan kapasitas pelayanan, termasuk penambahan ruang rawat inap dan sarana pendukung kesehatan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Namun, berbagai kebutuhan pengembangan layanan kesehatan tersebut dihadapkan pada kondisi fiskal daerah yang cukup terbatas. Pemkot Sukabumi terus melakukan efisiensi anggaran agar program-program prioritas tetap dapat berjalan.
Ayep menyebut efisiensi anggaran yang dilakukan mencapai sekitar 26 persen. Di sisi lain, transfer dari pemerintah pusat ke daerah juga mengalami penurunan, dari sekitar Rp859 miliar menjadi sekitar Rp615 miliar pada 2026. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.
Baca Juga: Ayah Meninggal, Kecelakaan Satu Keluarga Masuk ke Jurang di Ciemas Sukabumi
“Memang kondisi fiskal kita cukup berat. Karena itu, efisiensi harus dilakukan. Tetapi hasil efisiensi itu kita arahkan kembali kepada program-program yang strategis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain melakukan efisiensi, Pemkot Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperbesar ruang fiskal dalam membiayai program-program prioritas.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Ayep menyampaikan sejumlah perkembangan di sektor kesehatan, salah satunya penurunan angka stunting di Kota Sukabumi.
Penanganan tuberkulosis (TBC) juga terus diperkuat. Pemkot Sukabumi mendapat dukungan dari Indofarma berupa paket obat untuk penanganan TBC. Selain itu, pemerintah daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk mendukung pelayanan TBC secara keliling.
Baca Juga: TR4 Bantuan Pemerintah Ditemukan Mogok di Desa Cikarang Sukabumi, Kelompok Tani Arsina Buka Suara
“Alhamdulillah, stunting kita menurun. Untuk TBC juga terus kita tangani, termasuk dengan layanan keliling. Kita sudah siapkan satu mobil khusus sehingga pelayanan bisa lebih dekat kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Ayep, pembangunan sektor kesehatan juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan pengangguran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Masyarakat yang memiliki pekerjaan dan pendapatan dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan kesehatan dan gizi. Dengan demikian, penanganan pengangguran juga berkaitan dengan upaya menekan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengangguran ini harus kita selesaikan secepat-cepatnya supaya masyarakat bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan pengangguran semuanya saling beririsan,” tukasnya.
Ke depan, Pemkot Sukabumi menargetkan efisiensi belanja pegawai dapat mencapai sekitar 30 persen pada 2028. Ruang fiskal yang terbentuk dari efisiensi tersebut akan diarahkan untuk membiayai program-program strategis yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan stunting, kemiskinan dan pengangguran. Efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pada sektor-sektor yang menjadi prioritas.
Selain kebutuhan pembangunan fisik, Pemkot Sukabumi juga menyampaikan kebutuhan peralatan kesehatan dengan nilai investasi cukup besar, di antaranya Computed Tomography Scan (CT scan) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI).
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui perbankan. Skema tersebut dinilai dapat memberikan efisiensi dibandingkan pembiayaan melalui kerja sama operasional yang selama ini membebani anggaran daerah.
“Kalau kita bisa menggunakan skema pembiayaan yang lebih efisien, ada ruang anggaran yang bisa kita alihkan untuk kebutuhan strategis lainnya. Jadi kita ingin pelayanan kesehatan meningkat, tetapi kemampuan keuangan daerah juga tetap kita jaga,” tutur Ayep.
Ayep juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas perhatian terhadap penguatan layanan kesehatan di daerah. Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga berbagai usulan pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Sukabumi dapat segera ditindaklanjuti.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, juga terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sangat memperhatikan rumah sakit-rumah sakit, juga puskesmas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya juga di Kota Sukabumi, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin berkualitas," pungkasnya. (*)
