7.600 Pengaduan Keuangan Ilegal di Jabar: Fenomena Pinpri, Gaya Hidup Flexing, hingga Bank Emok

7.600 Pengaduan Keuangan Ilegal di Jabar: Fenomena Pinpri, Gaya Hidup Flexing, hingga Bank Emok

Ilustrasi AI. pinjaman keuangan ilegal (Sumber: gemini)

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menggelar Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan langkah konkret dalam menekan maraknya praktik keuangan ilegal. Pertemuan lintas instansi tersebut berlangsung di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, pada Rabu (18/11/2026).

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan tingginya eskalasi kasus keuangan ilegal di wilayahnya. Selama sembilan bulan terakhir pada tahun berjalan, tercatat lebih dari 7.600 pengaduan masyarakat terkait praktik keuangan ilegal dengan total nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.

Menurut Darwisman, salah satu tren yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah fenomena pinjaman pribadi (pinpri) yang beroperasi baik secara tatap muka maupun melalui platform digital dan media sosial. Praktik ini kerap disertai penyalahgunaan data pribadi sensitif serta intimidasi terhadap peminjam.

"Penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi lintas instansi, mulai dari aparat penegak hukum hingga dinas komunikasi dan informatika, agar indikasi aktivitas ilegal dapat dideteksi sejak dini sebelum masyarakat menjadi korban," ujar Darwisman.

Baca Juga: Jangan Asal Pakai! Kenali Tanda Minyak Goreng Sudah Tidak Layak Digunakan

Sekda Jabar Tekankan Eksekusi Cepat di Lapangan

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pertemuan strategis ini tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau sekadar menyamakan persepsi di ruang rapat. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan segera mengeksekusi rencana aksi di lapangan secara terukur.

"Selesai pertemuan ini harus langsung action. Pok, pek, prak. Rapat ini untuk membangun kesamaan persepsi, namun yang paling penting adalah implementasinya—eksekusi dalam istilah Sunda pok torolong," tegas Herman.

Dalam forum tersebut, Herman juga mendorong agar penanganan kasus aktivitas keuangan ilegal di Kabupaten Pangandaran dapat diprioritaskan sebagai langkah awal penanganan yang terfokus di tingkat daerah.

Gaya Hidup Flexing dan Penanganan Bank Emok di Sukabumi

Turut hadir dalam FGD tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyoroti sisi perilaku masyarakat yang memicu suburnya praktik pinjaman pribadi. Selain faktor kebutuhan ekonomi, dorongan gaya hidup konsumtif dan kebiasaan memamerkan kepemilikan di media sosial (flexing) dinilai menjadi salah satu pemicu utama.

Baca Juga: Jejak Misterius Badak Jawa di SM Cikepuh Sukabumi, Cerita Sesepuh dan Kajian Rumah Kedua

"Flexing turut menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena pinjaman pribadi, termasuk yang terjadi di daerah," ungkap Bobby, dikutip dari keterangan resmi Humas Pemkot Sukabumi.

Untuk memberantas praktik keuangan ilegal—termasuk rentenir berkedok koperasi atau pinjaman kelompok yang akrab disebut masyarakat sebagai Bank Emok—Bobby mengusulkan perlunya penataan berbasis kewilayahan. Pemerintah daerah perlu menetapkan kecamatan percontohan (pilot project) guna memetakan tingkat kerawanan dan merumuskan pendekatan solusi yang sesuai dengan karakteristik warga setempat.

"Kita memang harus gerak cepat dalam mengimplementasikannya, dan mesti ada cara yang tepat serta ampuh," imbuhnya.

Fenomena Pinjol Ilegal dan Bank Emok di Jawa Barat

Jawa Barat secara konsisten menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong tertinggi di Indonesia. Tingginya populasi penduduk serta penetrasi digital yang masif membuat masyarakat—baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan—rentan tergiur tawaran pencairan dana cepat tanpa syarat rumit.

Baca Juga: Apa Perbedaan Delima Merah dan Delima Putih? Kenali Ciri-ciri dan Kandungannya

Selain pinjol ilegal dan pinpri di ranah digital, wilayah perdesaan dan pinggiran kota di Jawa Barat juga masih dibayangi fenomena Bank Emok. Istilah ini merujuk pada praktik pemberian pinjaman mikro informal oleh kelompok penagih yang mendatangi rumah warga secara berkelompok (duduk bersimpuh atau emok dalam bahasa Sunda) untuk menagih cicilan mingguan. Meski menawarkan kemudahan tanpa agunan, skema ini sering menjerat warga ke dalam lubang utang karena bunga yang sangat tinggi serta sistem tanggung renteng yang memicu konflik sosial di lingkungan bertetangga.

Melalui penguatan literasi keuangan, perluasan akses kredit formal yang terjangkau (seperti Kredit Usaha Rakyat/KUR dan program kredit mesra), serta penindakan tegas dari Satgas PASTI, pemerintah daerah berupaya memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap rentenir maupun pinjaman ilegal. (*)



Berita Terkini