SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi. Kedatangan pria yang akrab disapa Hergun ini merupakan program kunjungan ke dapil (Kudapil).
"Hari ini hari kerja, kebetulan di DPR itu ada program Kudapil dan saya mengambil program tersebut maka hari ini melakukan kunjungan ke dapil saya Kota dan Kabupaten Sukabumi," kata Heri Gunawan kepada sukabumiupdate.com, Kamis (14/3/2019).
BACA JUGA: Kunjungi Redaksi sukabumiupdate.com, Heri Gunawan Bicara Soal Medsos
Dirinya harus mengetahui bagaimana kesiapan KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi tentang penyelenggaraaan Pemilu 2019.
"Dari mulai Sumber Daya Manusianya, kemudian kertas suaranya, bilik suaranya, juga termasuk masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan masalah hak pilih warga binaan di lembaga permasyarakatan serta hak pilih pasien di rumah sakit," bebernya.
Hergun sangat mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Sukabumi di tengah persoalan keterbatasan anggaran. Pihaknya meyakini bahwa KPU Kabupaten Sukabumi sudah siap menyelenggarakan pemilu pada April nanti. Tetapi Hergun memilik beberapa catatan untuk KPU.
"Ada beberapa hal teknis yang masih terkendala, seperti bimtek KPPS yang saat ini belum dilakukan. Tetapi kita juga menyadari semua ada tahapannya mungkin itu belum dilakukan karena belum waktunya, dan kemungkinan akhir Maret ini dilakukan. Kami pun melihat dan bertanya terkait pendistribusian, dari mulai APK ataupun alat peraga untuk pemilu yang biasanya itu dilakukan H-5," ujarnya.
Hergun mengungkapkan, baik di KPU Kota dan Kabupaten masalah yang dikeluhkan adalah anggaran. Selama ini anggaran masih terbagi rata untuk semua wilayah. Menurut dia, idealnya anggaran ini harus bisa dibedakan secara cluster, sehingga jumlah pemilih yang besar dengan jumlah pemilih yang kecil berbeda soal anggaran, tidak dipukul rata semua.
"Nah ini yang akan kami bawa kedalam rapat fraksi, karena komisi saya di komisi XI bidang keuangan, nanti kita akan sounding ke rekan kita yang ada di komisi II untuk bisa disuarakan dengan mitra kerjanya di KPU RI," pungkasnya.
