SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning meminta masyarakat tidak terprovokasi terkait peristiwa penolakan dirinya oleh sekelompok masyarakat saat hendak mensosilisasikan program KB.
Acara sosialisasi promosi dan konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) ini dilaksanakan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat di Kampung Cikembar RT 04/01, Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jumat (7/9/2018).
Ribka merasa heran dengan penolakan tersebut karena baru kali ini dialaminya dan terjadi di Dapilnya. Sebab selama tiga periode menjadi legislator, ia tidak pernah mengalami penolakan seperti saat ini termasuk sebelum menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) pun sama.
BACA JUGA: Sosialisasikan KB, Ribka Tjiptaning Sempat Ditolak di Desa Cikembar Sukabumi
"Sebelumnya tidak seperti ini. Saya tidak pernah ditolak di daerah lain, tapi daerah pemilihan kenapa ditolak. Intinya masyarakat jangan mudah terprovokasi. Ini program pemerintah yang harus dihormati bersama," ujarnya.
Ribka menuding penolakan tersebut karena adanya unsur politik yang dimainkan menjadi sebuah isu. Padahal, kata dia, sosialisasi tersebut program pemerintah pusat, ia hanya menjadi fasilitator. Jadi artinya yang menolak sosialisasi itu juga menolak program baik pemerintah.
"Ini pasti ada yang memainkan ini dan ini program pemerintah bukan program Ribka Tjiptaning. Ini program penting pemerintah yang harus disampaikan," tuturnya.
BACA JUGA: Rupiah Melemah dan Tarif KA Naik, KAMMI Sukabumi Gelar Unjuk Rasa
Meski demikian, Ribka menganggap penolakan tersebut tak berpengaruh, sebab masih banyak masyarakat yang dekat dengan dirinya.
"Tidak apa-apa, nyatanya antusias masyarakat masih banyak yang ingin berfoto dengan aku," ujarnya.
Sementara itu, Ribka tetap hadir dalam acara setelah adanya mediasi yang dilakukan pihak kepolisian dengan kelompok masyarakat yang menolak di di kantor Mapolsek Cikembar, Kamis (6/9/2018) malam.
Acara pun berjalan dengan pengawalan 150 personel kepolisian beserta tim pengamanan khusus.
