SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepulloh mengungkap alasan sulitnya menghentikan praktik pungli pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Praktik tersebut marak terjadi meskipun pemerintah sudah menggratiskan biaya pengurusannya.
Saepulloh mengatakan, masih banyak masyarakat yang enggan mengurus sendiri proses administrasi untuk memperoleh KTP dan KK. Ini menjadi kesempatan bagi para calo, membuat praktik pungli kepengurusan KTP dan KK sulit dihentikan.
BACA JUGA:Â Pungli KTP, PNS Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Ditangkap
"Oleh karena itu, masih ada pungli dan calo KTP, KK yang berkeliaran di Sukabumi. Padahal KTP dan Kartu Keluarga (KK) sudah Gratis," ujar Saepulloh ditemui dalam kegiatan di Desa Pondokkaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Minggu (3/12/2017).
Padahal, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD sudah berupaya maksimal untuk merealisasikan program KTP dan KK gratis. Penyalurannya pun dilakukan secara serentak, seperti yang diterima 400 masyarakat di Desa Pondokkaso Tengah.
BACA JUGA:Â Tolak Pungli di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Warga Ikut Orasi
Ia pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan cara mengurus sendiri KTP dan KKnya. Disisi lain, aparat di tingkat desa dan kecamatan lebih terbuka.
"Karena masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang mudah. Bahkan kedepanya harapan saya agar Disdukcapil bisa turun langsung ke Desa-Desa, " tutur Saepulloh.
