SUKABUMIUPDATE.com – Sikapi kekerasan fisik dan psikis terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, pimpinan majelis agama Budha Kota Sukabumi keluarkan pernyataan sikap. Pembacaan deklrasi pernyataan sdikap berlangsung di Vihara Widhi Sakti, dan dihadiri Wali Kota Sukabumi, M. Muraz.
Dalam pernyataan sikap yang diterima sukabumiupdate.com Selasa (4/9/2017) itu, umat Budha menilai krisis yang terjadi bukan konflik agama, melainkan konflik sosial dan kemanusiaan.
BACA JUGA:Â Sikapi Nasib Etnis Rohingya, FPR Kabupaten Sukabumi Ajak Masyarakat Lakukan Aksi Solidaritas
Ada delapan poin dalam pernyataan sikap itu, yang intinya mendesak pemerintahan Myanmar memberikan hak asasi dasar terhadap etnis Rohingya. Pernyataan sikap itu ditandatangani Majelis Budhayana, Majelis Tridharma, Majelis Maitreya, Vihara Dharma Ratna dan Vihara Widhi Sakti.
Adapun isi Pernyataan Sikap Pimpinan Majelis Agama-agama Budha di Kota Sukabumi Terhadap Krisis Kemanusiaan di Rakhine-Myanmar.
Krisis dan kekerasan kembali terjadi di Rakhine-Myanmar baik masyarakat sipil maupun militer menjadi korban secara fisik maupun psikis. Secara khusus komunitas masyarakat sipil terdampak sangat signifikan di tangan konflik bersenjata antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata.
Melihat ekselasai dai konflik dan kekerasan yang tyerjadi tidak kunjung mereda dan berdampak buruk, maka dengan ini kami pimpinan majelis agama-agama Budha di Kota Sukabumi menyatakan:
1. Keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Rakhine-Myanmar, yang telah menimbulkan korban jiwa, kerugian moril dan meteril yang besar, bukanlah konflik agama, melainkan konflik sosial dan kemanusiaan.
2. Menumbuhkan solidaritas kemanusiaan atas krisis Rakhine-Myanmar, dengan mengedepankan sikap cinta kasih bahwa korban ataupun masyarakat terdampak adalah sama-sama manusia yang setara dan serasa dihadapan Tuhan.
3. Mendesak pihak yang bertikai di Myanmar untuk menghentikan kebencian dan tindak kekerasan agar tidak semakin memperparah kerusakaan yang diakibatkan.
4. Mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan, bantuan dan hak asasi dasar keapda masyarakat Rakhine.
5. Menolak segala bentuk provokasi untuk memperluas dan membawa isu konflik dan krisis Rakhine, Myanma, ke Indonesia, yang dapat menggangu kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.
6. Menghimbau masyarakat Indonesia untuk dapat menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak terprovokasi untuk menyebarkan kebencian. Kami sangat mengharapkan kepada cybercrime Polri dan BIN, agar mendeteksi informasi yang berbentuk provokasi agar tidak tersebar ke masyarakat.
7. Kami sangat mengharapkan Pemeirntah Indonesia menjamin umat beribadah untuk beribadah dengan tenang dan aman, serta menjami kemanan terhadap rumah ibadah yang berada di Indonesia.
8. Sangat perlu diingat bahwa tidak ada agama yang dapat dikaitkan dengan aksi terorisme, karena aksi keji tersebut sama sekali tidak mencerminkan perilaku umat beragama, kejadian ini harus mendorong bagi bersatunya umat beragama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
