SUKABUMIUPDATE.com - Pembekuan izin operasional transportasi online di Kota Sukabumi disayangkan karena dianggap dapat menggangu kesejahteraan masyarakat setempat.
Sosiolog Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar mengatakan bahwa keberadaan transportasi online selain dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, juga menciptakan lapangan kerja baru bagi warga setempat.
Dengan adanya penghentian izin operasi sementara atas transportasi online dari Pemerintah Kota Sukabumi, kesejahteraan masyarakat justru terganggu. “Saya prihatin dengan adanya pembekuan transportasi online ini, karena kita tidak mungkin menghindar dari teknologi. Justru harusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah,†kata Musni, Selasa (8/8).
BACA JUGA:Â Soal Penghentian Transportasi Online, Wakil Wali Kota Sukabumi: Angkutan Konvensional Harus Evaluasi
Selain itu, kualitas layanan yang dihadirkan transportasi online jauh lebih baik dibandingkan dengan transportasi konvensional yang telah ada. “Dari segi keamanan dan kemudahan juga disediakan oleh transportasi online melalui teknologi, sebenarnya harusnya itu didorong, bukan justri dihentikan.â€
Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi seharusnya tidak serta merta mencabut izin operasi transportasi online ketika didesak oleh angkutan konvensional maupun ojek pangkalan. Seharusnya, Pemerintah Kota Sukabumi mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dengan diadakannya diskusi. Dia menyarankan Pemerintah Kota Sukabumi memberikan sosialisasi kepada supir angkutan konvensional dan ojek pangkalan untuk juga dapat memanfaatkan teknologi.
“Saya heran kalau ada bupati atau walikota yang mengeluarkan peraturan yang tidak pro teknologi. Kalau operasi transportasi online ini dihentikan siapa yang ngasih gaji driver-driver itu? Pemerintah bisa tidak menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka?â€
BACA JUGA:Â Transportasi Online Dibekukan Sementara, Siswa dan Pengusaha Kuliner di Kota Sukabumi Terdampak
Sebelumnya, pada 1 Agustus lalu, Walikota Sukabumi Muhammad Muraz memutuskan untuk menghentikan sementara pengoperasian transportasi online selama maksimal satu tahu. Hal tersebut diputuskan dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kepala Setda dan juga Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Sukabumi.
Operasi transportasi online di Sukabumi dibekukan sementara menyusul terjadinya protes dari pengemudi angkutan umum dan pengemudi ojek pangkalan atas keberadaan transportasi online tersebut. Hal ini lantaran penyedia transportasi online dianggap belum memenuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Namun, perlu diketahui bahwa aturan ini hanya mengatur soal angkutan roda empat.
Padahal, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam sektor transportasi, telah mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar pemimpin menyadari pentingnya perubahan-perubahan yang berkembang dengan sangat cepat beberapa waktu belakangan ini.
BACA JUGA:Â Angkutan Online Dibekukan, Wali Kota Sukabumi: Makanya yang Datang Pengusahanya
“Berbahaya sekali pemimpin-pemimpin kita dari pusat sampai ke daerah tidak menyadari ini,†kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2017, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jatim.
Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh pemimpin dari tingkat nasional hingga tingkat kota untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang di masyarakat. Karena itu, dia meminta agar para pemimpin tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat rutinitas dan monoton. “Jangan terjebak dalam hal linier, karena dunia berubah dengan cepat sekali,†katanya.
