SUKABUMIUPDATE.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Sukabumi, membawa tiga persoalan yang akan disampaikan kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

Ketua FKPPI Kabupaten Sukabumi Lucki Ajie mengatakan, tiga persoalan tersebut, pertama, pengkauan dan penerimaan Bupati terhadap FKPPI. Kedua, sebagai organisasi sosial kemasyarakat, harus peduli terhadap pemerintah daerah (Pemda) dengan cara menyampaikan kritisi. “Kami mengkritisi tentang adanya indikasi transaksi jual beli proyek,” papar  Lucky kepada sukabumiupdate.com, Senin (15/5).

Ketiga, lanjut Lucky, adanya monopoli pekerjaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Kalau masalah ini tidak ditinjau oleh bupati, kami akan gelar pasukan di kejaksaan. Yang pasti kami tetap ingin bertemu dengan bupati dan memberi waktu tiga sampai empat hari,” tegasnya.

Indikasi adanya jual beli lelang tersebut, menurutnya hingga mencapai Rp100 miliar, sesuai data yang diaku mereka miliki. "Ada indikasi angka sampai Rp100 miliar dan akan kami buktikan melalui gelar kasus. Indikasi tersebut ada di setiap dinas. Sementara Rp60 miliar belum terpantau ke mana. Yang ada jatah fraksi proyek APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-red) II gak tau ke mana," jelasnya.

BACA JUGA:

FKPPI Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi: Bupati Sombong, Kami Bedegong

Ratusan Petani Pasirdatar dan Sukamulya Kabupaten Sukabumi Geruduk Pendopo Negara

Setahun Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, GMNI Tagih Janji

Mulai hari ini imbuh Lucky, pihaknya akan terus mengawal mekanisme proyek. “Kami akan terus pantau hingga sejauh mana pun,” tegasnya.

Sementara Asisten Daerah Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupeten Sukabumi Dodi A Somantri menegaskan, tidak ada jual beli proyek. “Itu isu tidak bertanggungjawab. Namanya APBD itu aspirasi masyarakat ada bottom up dan top down.  Semuanya lewat Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan-red),” jelas Dodi.

Saat ini, semua proses lelang lewat elektornik. “Siapa pun, baik dari dalam Sukabumi maupun luar Sukabumi bisa melakukan penawaran secara elektronik, sepanjang memenuhi syarat. Dan soal mereka punya data, silakan,” kata dia.

Dodi menjelaskan, soal ketidakhadiran Bupati menerima FKPPI, karena Bupati sedang menjalankan agenda yang tidak diwakili. "Bupati tidak bisa datang, karena ada tiga agenda kegiatan di Palabuanratu. Tapi nanti akan kami coba agendakan dan fasilitasi agar FKPPI dengan bupati bertemu,” ujar Dodi.