SUKABUMIUPDATE.com - Keluarga Besar Nahdatul Ulama (KBNU) Kota Sukabumi, menolak kegiatan Masirah Panji Rasulullah yang diprakarsai oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Sabtu (15/5), di monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, dan Jumat (21/4) di Kota Sukabumi.
Penolakan itu mereka sampaikan melalui pernyataan sikap berisi dan surat yang dikirmkan ke Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat serta Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi Kota.
Dalam pandangan KBNU pada pernyataan sikap yang diterima sukabmiupdate.com, Rabu (12/4), HTI mendorong adanya khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KBNU juga menilai khilafah yang diprakarsai HTI membahayakan dan merongrong empat pilar bangsa, yakni Pancasila, Behinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
KBNU Kota Sukabumi, kata dia, menolak segala bentuk gagasan khilafah yag diprakarsai HTI. “Kegiatan HTI mengusung kepemimpinan khilafah, sudah bertentangan dengan nilai-nilai NKRI. Segala bentuk maupun gagasan khilafah yang di usung HTI, dengan tegas kita menolaknya. NKRI bagi kami harga mati," tegas Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Sukabumi Wing Wing Suhendar kepada sukabumiupdate.com.
Dari itu, sebut dia, menginstruksikan kepada seluruh anggota Bantuan Serba Guna (Banser) dan anggota Badan Otonom (Banom) NU, untuk bekerjasama dengan pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri, guna mengambil langkah-langkah strategis menghalau segala kegiatan menyebarkan propaganda khilafah dengan tujuan mengubah Pancasila sebagai idiologi, dan UUD 1945 sebagai dasar negara.
BACA JUGA:
Kapolres Sukabumi: Informasi Tentang HTI dari GP Ansor Perlu Dianalisa
Dituntut Dibubarkan oleh GP Ansor, Ini Jawaban HTI Sukabumi
Telat Datang, GP Ansor dan Banser Ditinggal Kapolres Sukabumi
"Kami mengajak HTI dan sejenisnya untuk kembali pada ajaran Islam ahlussunah waljama’ah sesuai dalam bingkai NKRI. Jika acara HTI, sudah keluar dari nilai-nilai keindonesiaan. Kita akan bersikap tegas dan menolaknya. Karena, NKRI harga mati untuk kita," tegas Suhendar.
Lanjut Suhendar, yang menjadi persoalan bukan tentang Agama. Tapi, konsep khilafah yang dipaksakan meskipun bertentangan dengan NKRI. Oleh sebab itu, pihaknya mempersilakan kepada HTI untuk meninggalkan NKRI. “Kita tidak melarang kok. Silakan buat khilafah tapi jangan di NKRI," tegasnya.
Sementara Kapolres Sukabumi Kota, Ajun Komisaris besar Polisi (AKBP) Rustam Mansur mengatakan, akan melihat semua legalitas formal serta rangkaian dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh HTI.
"Kami sebagai pelaksana hukum, akan melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika menemukan pelanggaran serta penyimpangan secara hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami tidak akan segan-segan untuk menindak." bebernya.
Lanjut Rustam penolakan itu bukan ranahnya, namun sebagai pelaksana hukum kedua belah pihak baik Banom NU maupun HTI akan diberikan keamanan. "Kami akan memasilitasi kedua belah pihak untuk ber-tabayyun menyampaikan kepentingannya, tentu ini untuk menjaga kondusivitas Kota Sukabumi," katanya.
