SUKABUMIUPDATE.com - Diskusi mingguan pekan keenam Lima Pilar Institute mengangkat tema yang unik untuk dikaji, yakni tentang APBD dan penggunaanya yang akan dibuka kepada publik. Pengamat kebijakan publik, sekaligus penggagas diskusi mingguan ini, Asep Deni menjelaskan, latar belakang diangkatnya tema tersebut lantaran ia menilai bahwa APBD sudah dapat dilihat dan dibuka oleh publik.

"Baik anggarannya berapa, programnya seperti apa, pertanggung jawabannya seperti apa dan rincian lainnya seperti apa. Namun sayang kenyataanya APBD ini belum transparan," ungkap Asep Deni kepada sukabumiupdate.com, usai diskusi.

Di satu sisi, ia mengacu pada Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya dalam Undang-undang tersebut ada keterkaitan dengan transparansi APBD.

"Atas landasan ini lah kita ingin mendorong pemerintah daerah untuk tranpsaran dalam APBD ini sehingga kita bisa melihat dan memantau kinerja para pemda tersebut bekerja seperti apa," jelasnya.

Lanjutnya, perihal upaya dan dorongan ini, membutuhkan kerja sama antara elemen baik masyarakat dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Asep Deni menyebutkan, Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat mencontoh beberapa pemda di wilayah lain yang sudah berani melakukan gebrakan ini.

"Harus ada kemauan, keinginan, keberanian dan kerja sama di antara semua pihak. Kita bisa mencontoh Pemkab Batang yang sudah menggelar Festival Anggaran pada tahun 2016 silam. Dari festival tersebut kita bisa mewujudkan tata kelola APBD yang transparan, akuntabel, dan pro rakyat," imbuhnya.

Selanjutnya, ia berharap para pejabat publik tersebut mempunyai keinginan atau political will, baik dari anggota eksekutif dan juga anggota legislatif untuk melakukan transparansi APBD tersebut.

"Tidak usah ada kekhawatiran, ini sangat bagus untuk menunjukan pemerintah dapat bekerja dengan jujur, bersih dan amanah," tandasnya.

Dalam diskusi, Deklarator Gerakan Pengawal Pembangunan Pasar Pelita (GP4), Agus Subagja menuturkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) digaji untuk melayani rakyat dan otomatis pula APBD ini untuk melayani rakyat.

BACA JUGA: Diskusi Lima Pilar, Hergun: Perbaiki Komunikasi Politik Dulu

"Belanja modal sendiri merupakan belanja yang bisa di akumulasi oleh aset produk kebijakan Pemda, itu sudah seharusnya terbuka," ujarnya.

Selain itu, aktivis sosial, Kristiawan Saputra menilai, fenomena APBD yang sekian banyak dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan hasil kinerja maupun program yang dijalankan pemerintah, terutama untuk aspek sosial di masyarakat.

"Kurang adanya keterbukaan dalam angaran menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat," paparnya.

Di samping itu, pakar analisis kebijakan anggaran, Kurnia Rahmandani menilai, struktur APBD hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat karena belanja anggaran besarnya dinikmati oleh aparatur pemerintah. Ia mencontohkan, sejumlah kepala daerah tidak memiliki cukup banyak uang untuk mengikuti kontestasi pilkada dan butuh sponsor. Yang terjadi biasanya, untuk mengembalikan uang sponsor itu didapatkan dari beberapa sumber seperti APBD, bagi proyek, perizinan, pengadaan barang jasa dan praktek jual beli jabatan.

"Ini yang perlu di awasi. Untuk transparansi dalam perencanaan anggaran sesuai arahan KPK, salah satu contohnya perlu dipasang CCTV di ruang rapat. Kini kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses bagi masyarakat, terutama dalam setiap tahapan perencanaan. Contohnya dengan penerapan e-musrenbang," ujarnya.

BACA JUGA: Diskusi Lima Pilar Institut Sukabumi, Jangan Sampai Ada Penyimpangan APBD

Di tempat yang sama, Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Abubakar A Hasan memaparkan, fenomena ruang gelap APBD menggambarkan ketertutupan proses dari hulu ke hilir sampai terlahirnya APBD. Di dalam ruang gelap itu, kata Abubakar, rakyat dipaksa secara sistematis hanya untuk menjadi bagian dari penyumbang finansial demi memenuhi kebutuhan negara atau penyelenggaraan pemerintahan.

"Semua kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini jika dilihat dari perspektif doktrin negara, maka kekayaan itu adalah milik bersama atau milik rakyat yang dikuasai oleh negara," jelasnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan APBD di seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, sejauh ini menjadi ruang gelap dan sunyi dari partisipasi masyarakat.

"Tertutupnya pembahsan anggaran, pelaksanaan anggaran dan minimnya kemauan pemda membuka laporan pertanggungjawaban APBD kepada masyarakat telah membangun sekat-sekat dan menciptakan kegelapan informasi," pungkasnya.