Oleh: S. Fathya Salsabila Lubis, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Djuanda

Ketika publik mendengar kata DPRD, yang terbayang umumnya adalah ruang sidang, rapat politik, dan perdebatan regulasi. Padahal, di balik hiruk pikuk tersebut terdapat kerja teknokratis yang tak kalah penting: jabatan fungsional perencanaan. Bagian inilah yang menjadi tulang punggung Sekretariat DPRD, memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif, terukur, serta berlandaskan kebutuhan nyata institusi.

Sebelum membahas lebih jauh, penulis ingin memperkenalkan bahwa tulisan ini merupakan analisa reflektif dari pengalaman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di DPRD Kota Sukabumi yang berakhir pada 14 Agustus lalu. Bagian perencanaan bukanlah sebuah tugas yang patut dipandang sebelah mata, namun ada sisi vital di balik hadirnya jabatan fungsional tersebut, Di ruang kerja mereka, saya memahami bahwa perencanaan bukanlah sekadar administrasi rutin, melainkan fondasi strategis yang menentukan arah kebijakan dan efektivitas program DPRD. Dalam konteks ini penulis ingin mengajak pembaca membuka mata tentang peran krusial yang kerap luput dari sorotan publik, beserta kritis akan kekurangan dan tantangannya.

Baca Juga: Prabowo Akui Malu Ada Anggota Partai Gerindra Jadi Tersangka Korupsi

Kompleksitas yang Tak Terlihat Publik

Jabatan fungsional perencanaan ibarat jantung yang mengalirkan denyut kehidupan bagi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Di balik citra DPRD sebagai arena perdebatan politik, tersembunyi kerja-kerja teknis nan kompleks yang jarang mendapat apresiasi. Para perencana dituntut merancang program, menata laporan berbasis data, melakukan analisis kebutuhan, verifikasi perencanaan, hingga evaluasi pasca pelaksanaan. Semua itu memastikan roda program Sekretariat DPRD bergerak efektif dan terukur, mendukung fungsi DPRD secara optimal.

Ruang lingkup perencanaan di DPRD Kota Sukabumi tidak sederhana. Dinamikanya sering membuat satu bidang harus menangani beban kerja yang seharusnya ditangani bidang lain. Karena itu, koordinasi lintas bagian menjadi kunci agar perencanaan tidak timpang dan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan mulus.

Idealnya, setiap bidang memiliki kejelasan peran dan saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih. Namun, kenyataannya penyusunan rencana kerja tahunan kerap menuntut mereka untuk menyelami detail rumit: mulai dari menghimpun kebutuhan tiap bidang, menakar anggaran, hingga melakukan evaluasi berkala. Di titik ini terlihat jelas, perencanaan bukanlah urusan administratif belaka, tetapi sebuah proses vital yang menjamin DPRD tetap akuntabel dan produktif.

Tantangan Sumber Daya dan Koordinasi

Namun idealitas itu kerap terbentur pada realitas. Kekurangan sumber daya manusia dan tumpang tindih tugas menjadi problem utama yang menggerogoti efektivitas perencanaan. Pada akhirnya, keberhasilan DPRD dalam melayani masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang lahir dari meja kerja para fungsional ini.

Kritik publik terhadap jabatan fungsional perencanaan memang berakar pada persoalan klasik: jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban kerja, serta kompetensi teknis yang belum sepenuhnya menjawab kompleksitas tugas. Akibatnya, terjadi perangkapan peran dan lemahnya koordinasi antarbidang. Dampaknya langsung terasa pada mutu laporan kerja maupun realisasi program yang kurang terukur dan tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Kondisi ini menjadi alarm bagi DPRD: tanpa penguatan manajemen SDM dan pembenahan sistem koordinasi, sulit bagi lembaga ini untuk mewujudkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik yang lebih baik.

Baca Juga: Kegiatan Pemuda Bergerak Perak Ciletuh Acoustic Sesion #2 Digelar 30 Agustus 2025

Rekomendasi Perbaikan & Fondasi Kemajuan DPRD

Maka, fokus utama DPRD Kota Sukabumi seyogianya diarahkan pada peningkatan kualitas sekaligus penyesuaian kuantitas SDM di jabatan fungsional perencanaan. Pelatihan berkelanjutan yang menekankan penguasaan data, kemampuan analisis, serta keterampilan koordinasi mutlak diperlukan.

Di saat yang sama, penataan jumlah pegawai harus menyesuaikan dengan beban kerja agar tidak terjadi penumpukan atau tumpang tindih tugas. Penguatan komunikasi internal antarbagian juga perlu ditopang sistem yang lebih modern dan responsif, sehingga koordinasi dapat berlangsung lebih cair dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, perencanaan kegiatan maupun penyusunan laporan kerja dapat berjalan optimal, transparan, sekaligus akuntabel.

Sekretariat DPRD Kota Sukabumi sejatinya adalah simpul penting yang menghubungkan fungsi legislatif dan eksekutif. Pelayanan yang mereka berikan kepada anggota DPRD selama ini terbilang memuaskan, meski ruang perbaikan masih terbuka lebar, terutama dalam hal responsivitas aparatur.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan fasilitas kerja yang lebih memadai harus menjadi prioritas. Sebab, keberhasilan DPRD dalam menjalankan mandat demokrasi lokal sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang lahir dari para perencana. Jika perbaikan ini dijalankan, DPRD akan lebih siap menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi.