SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet meminta pemerintah segera menghentikan importasi hortikultura pada komoditas jeruk yang telah memukul petani jeruk di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat.
Slamet yang menerima langsung keluhan petani ini mengatakan importasi jeruk telah merusak harga pasar. "Kita bisa merasakan bagaimana harga jeruk yang biasa dibeli perusahaan minuman seharga Rp 35 ribu, kini cuma dihargai Rp 7 ribu," katanya kepada awak media, Rabu, 14 April 2021.
"Rezim impor ini mesti segera sadar bahwa tujuan awal memimpin negara ini adalah untuk berpihak kepada rakyat kecil, termasuk petani, dengan meminimalisir kebijakan impor pangan, termasuk impor produk hortikultura," jelasnya menambahkan.
Legislator asal Sukabumi ini menegaskan bahwa pemerintah harus berkomitmen dalam melindungi hak-hak rakyat kecil dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Sebab di sisi lain, Presiden Joko Widodo kerap menyeru masyarakat untuk membenci produk asing, namun nyatanya pemerintah sendiri yang melakukan impor.
"Jangan bilang benci impor, tapi perizinan dan segala sesuatu yang mempermudah impor pangan malah dilakukan. Ini ujungnya yang sengsara rakyat kecil," tegasnya.
Slamet kerap meminta pemerintah agar menyeimbangkan aktivitas impor dengan penyerapan produk lokal. Sebab ketika aktivitas impor ini lebih sering dilakukan, maka produk petani dalam negeri menjadi tidak terserap.
"Di lapangan para petani jeruk akhirnya membiarkan produknya membusuk di kebun tak terpanen," katanya.
Slamet menyebut, seorang petani yang biasanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 24 juta dari 4 juta ton jeruk, kini mereka harus menerima kenyataan harga yang anjlok. Bahkan produk mereka terancam tidak laku di pasaran.
