SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah resmi melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro hingga tanggal 22 Maret 2021 mendatang. PPKM Mikro dengan penguatan satgas tingkat desa dan kelurahan ini menurut data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) baru menyerap 12 persen yaitu Rp 13 Triliun dari pagu anggaran dana desa sebesar Rp 24 Triliun yang disiapkan.

Hal ini terungkap dalam keterangan pers perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro, secara virtual di Jakarta, Senin kemarin 8 Maret 2021 oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) . “Kebijakan-kebijakan dalam perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro ini dilanjutkan untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 2021, dilakukan perluasan di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumut,” ujar Ketua CPCPEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rilis yang disampaikan humas Kemenko perekonomian.

Turut hadir dalam konferensi pers ini adalah Menkes Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori, Sekjen Kementerian Desa dan PDTT Taufik Madjid, Asisten Operasional (Asops) Panglima TNI Mayjen. TNI Tiopan Aritonang, dan Kepala Koordinasi Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Irjen. Pol. Risyapudin Nursin. 

Airlangga mengungkapkan, pelaksanaan PPKM ke-I dan II (periode 25 Januari sampai 8 Maret 2021) berhasil meredam laju penambahan kasus aktif COVID-19 pada level nasional. “Kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa PPKM berhasil menekan laju penambahan kasus aktif, baik itu indikatornya BOR [Bed Occupancy Ratio], tingkat kesembuhan dan kematian, baik di tingkat nasional maupun di 7 provinsi pelaksana PPKM Mikro,” ujarnya. 

Lebih jauh Airlangga juga mengungkapkan, selama periode 22 Februari sampai 7 Maret 2021, ketika dilaksanakan PPKM Mikro jilid II, hasil evaluasi secara nasional menunjukkan hasil yang tren positif, yaitu: Kasus Aktif menurun 1,58 persen; Tingkat Kesembuhan naik 1,57 persen; dan Tingkat Kematian tetap di angka 2,70 persen. 

Dalam kebijakan PPKM Mikro Tahap III ini relatif tetap sama, dengan tambahan yang baru untuk “Fasilitas Umum” yang diizinkan untuk dibuka kembali dengan kapasitas maksimal 50 persen, dengan pengaturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 karena liburan panjang, maka selama masa liburan Isra Miraj dan Hari Raya Nyepi (10 sampai dengan 14 Maret 2021), diberlakukan kebijakan “Pelarangan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD” dan “Imbauan untuk Pegawai Swasta/Perusahaan”. 

Sementara, untuk kriteria Zonasi Risiko di tingkat RT dan skenario pengendalian dalam PPKM Mikro masih sama, yaitu terbagi ke dalam Zona Merah, Oranye, Kuning dan Hijau dengan berdasarkan pada jumlah rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir, dan skenario pengendalian dengan pemberlakuan PPKM tingkat Rukun Tetangga (RT) dan rumah tangga. 

Koramil Cicurug bersama Satpol PP dan Damkar membagikan masker di depan Kantor Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Selasa (9/3/2021). Dalam kegiatan ini tak sedikit warga yang melanggar protokol kesehatan atau prokes. - (Ardi Yakub)

“Dalam Instruksi Mendagri Nomor 05 Tahun 2021 juga mencantumkan soal koordinasi, mulai dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Karang Taruna, dan seterusnya. Kemudian harus dibentuk juga Posko Desa/Kelurahan serta Kecamatan bagi daerah yang belum, dan ini harus dioptimalkan fungsinya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri. 

Operasionalisasi PPKM Mikro Mengenai operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di desa/ kelurahan, dilakukan penguatan berupa pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) di desa/kelurahan sampai ke tingkat RT/RW; penyiapan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui Polsek/Koramil setempat; dan mengintegrasikan sistem pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT dan pendataan 3T. 

“Pemerintah Provinsi mengoordinasikan data pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan (beras, masker), serta melaporkannya berkala ke Satgas Pusat via Satgas Daerah. Selain itu, juga harus membantu dan mengawasi Posko di desa/kelurahan,” ungkapnya. 

Upaya peningkatan pelaksanaan 3T selama PPKM Mikro yang dilakukan adalah testing melalui Swab Test Antigen secara gratis untuk masyarakat di desa/kelurahan, yang difasilitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menggunakan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Puskesmas di wilayah masing-masing. Kemudian tracing, penelusuran dan pelacakan intensif di desa/kelurahan, dengan menggunakan tracer dari Babinsa/Bhabinkamtibmas yang telah dididik oleh Kemenkes. 

Selanjutnya, treatment melalui pelaksanaan isolasi mandiri dan terpusat, perawatan di Faskes yang dikoordinasikan oleh Pos Jaga Desa/Kelurahan. Strategi Akselerasi 3T juga dikedepankan Kemenkes untuk menangani pandemi di tahun ini. “Untuk pelaksanaan Tes (Testing), akan dilakukan minimal kepada 1 per 1.000 penduduk setiap minggunya, dengan kecepatan keluar hasil ditargetkan kurang dari 24 jam sejak spesimen diterima. Dan, untuk Lacak (Tracing), dilakukan kepada 15-30 kontak erat per kasus dan konfirmasinya harus keluar dalam waktu kurang dari 72 jam,” tutur Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. 

Sedangkan untuk isolasi, pasien yang tidak bergejala dan bergejala ringan dilakukan di luar rumah sakit (RS), namun yang bergejala sedang dan berat dirawat di RS, dan Pemerintah Desa/Kelurahan juga menyiapkan tempat isolasi mandiri. Kemenkes juga sudah mendistribusikan peralatan Rapid Test Antigen ke 7 Provinsi dalam tahap pertama yaitu sejumlah 653.575, dan ada 1 juta dari WHO telah sampai di Indonesia yang akan didistribusikan, termasuk ke 3 provinsi yang baru menjalankan PPKM Mikro mulai besok. 

Terkait anggaran pelaksanaan PPKM Mikro yang berasal dari Dana Desa, pagu Dana Desa sekitar Rp 24 triliun untuk 23 ribu desa/kelurahan di 7 Provinsi tersebut. “Ini baru terserap sekitar Rp3,16 triliun atau 12 persen, dan desa yang sudah mencairkan 12.192 desa atau baru 43 persen. Jadi ini masih bisa ditingkatkan apalagi dengan tambahan 3 provinsi baru,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Taufik Madjid mewakili Menteri Desa dan PDTT.