SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Muiz menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus lebih proaktif menjemput peluang yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BACA JUGA: Banjir dan Longsor Melanda, Muiz: Dana Bencana Pemprov Jabar Perlu Dilipatgandakan

"Hal ini terkait dengan kebutuhan mendesak dalam percepatan penanganan bencana yang terjadi di daerah," ujar politisi dari Partai PKS ini usai berkunjung dan diskusi dengan Dirjen Penanngulangan Bencana BNPB Pusat, Jalan Pramuka Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Kebutuhan mendesak itu seperti alat berat, alat tranportasi termasuk helikopter untuk mencapai daerah-daerah terisolir bisa diusulkan ke BNPB, melalui usulan resmi pemda atau BPBD.

"Guna penanganan pasca bencana guna pemulihan dan recovery. BNPB mengalokasikan dana untuk rumah rusak berat akibat bencana mendapat bantuan keuangan Rp 50 juta, rusak dan sedang sebesar Rp 25 juta. Sementara musibah kematian diberikan bantuan sebesar Rp 15 juta," terang Muiz.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Muiz berdialogs dengan Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) di Jalan Pramuka Jakarta, Jumat (11/1/2019). FOTO: ISTIMEWA.

Koordinasi antar lembaga di daerah dan pusat, sambung Muiz perlu terus ditingkatkan. Kemudian hal yang perlu diwaspadai untuk wilayah Jabar masuk wilayah rawan bencana. Bahkan di musim kemarau rawan kekeringan dan kebakaran.

"Di musim hujan identik dengan banjir, longsor, puting beliung dan petir. Potensi bencana di Jabar sangat tinggi, mengingat Jabar wilayahnya perbukitan dan pegunungan. Banyak gunung berapi serta aliran sungai juga ada potensi gempa besar, mengingat ada sesar dan lempengan samudra hindia yang memanjang di sepanjang pantai selatan membentang dari barat hingga timur," paparnya.

BACA JUGA: Tanggulangi Bencana, Abdul Muiz: Bantuan Kemensos RI dan Jabar Rp 9,5 M

Selain itu, sudah banyak alih fungsi lahan hijau menjadi villa, perumahan, industri dan tidak mentaati aturan tata ruang. Fenomena banjir longsor dahsyat lintas tiga provinsi DKI, Banten dan Jabar ini menjadi teguran dan pelajaran bagi semua untuk lebih arif kepada kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkeseimbangan.

"Yu kita jaga alam untuk tetap lestari agar kehidupan kehidupan tetap berseri. Pekan depan Komisi V DPRD Provinsi Jabar akan mengundang BPBD dan Dinsos Jabar, serta beberapa unsur Pempov terkait untuk mengevaluasi dan mengambil kebijakan strategis terkait dengan rencana aksi pasca bencana," pungkasnya.