SUKABUMIUPDATE.com - Komisi II DPRD Jabar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI guna membahas sejumlah isu krusial. Kunjungan ini berlanjut ke audiensi bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pada Senin 2 Februari 2026 di Jakarta.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta permasalahan strategis yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan perikanan budidaya ikan air tawar.
Lina Ruslinawati anggota Komisi II DPRD Jabar dalam kesempatan ini mengungkap fakta yang cukup mengejutkan, terkait kewenangan daerah dalam program ketahanan pangan dalam pengembangan perikanan air tawar.
Baca Juga: Air Sungai Tiba-tiba Biru, Warga Saniin Benteng Sukabumi Panik!
“Kenyataannya kota dan kabupaten itu nggak mampu melaksanakan budidaya ikan air tawar,” ucap politisi partai Gerindra di forum tersebut.
Menurut Lina, kewenangan provinsi pun saat ini sangat terbatas, terutama dalam hal anggaran sehingga banyak aset perikanan air tawar yang tidak bisa maksimal.
“Kewenangannya dikembalikan lagi ke provinsi Jabar. Kolam yang ada saat ini luar biasa banyak, saat ini banyak yang bocor nggak digunakan. Sayang aset provinsi tidak digunakan, sementara aset pemda kota dan kabupaten pun tidak mumpuni untuk melakukan itu,” sambung Lina.
Baca Juga: Tambah Amunisi Di Lini Serang, Persib Bandung Datangkan Sergio Castel
Ia berharap, pemerintah pusat dapat mengembalikan kewenangan provinsi Jawa Barat dalam program-program perikanan budidaya air tawar. Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk mendukung pengembangan sektor ini menjadi salah satu andalan program pertanian, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.
Sejalan dengan besarnya potensi serta posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan produksi ikan budidaya terbesar secara nasional. Pada sektor perikanan tangkap, pembahasan menitikberatkan pada optimalisasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Barat sebagai simpul utama peningkatan produktivitas, kualitas pelayanan, dan kesejahteraan nelayan. (*)
