SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang dan susu gratis untuk siswa akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. “Sudah pasti masuk (dalam KEM-PPKF),” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 23 Februari 2024.
Mengutip tempo.co, KEM-PPKF atau Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal adalah dokumen dan langkah pertama dalam proses penyusunan APBN. Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, sedang dalam proses penyusunan KEM-PPKF untuk APBN 2025. Dokumen ini dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan pekan depan.
Dikabarkan, Presiden Jokowi (Jokowi) akan merapatkan terkait hal ini, Senin, 26 Februari 2024. "Nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi, tunggu saja Senin," kata Airlangga.
Makan siang dan susu gratis merupakan program unggulan yang diinisiasi Prabowo-Gibran. Program ini ditujukan kepada sekitar 82,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. Berdasarkan perhitungan dan perencanaan yang dilakukan Tim Pakar Prabowo-Gibran, diperkirakan program ini memerlukan dana Rp 450 triliun untuk dijalankan secara penuh.
Baca Juga: Prabowo-Gibran akan Bentuk Kemenko Baru untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memperkirakan untuk tahun pertama, biaya program tersebut akan berada dalam kisaran Rp 100 hingga Rp 120 triliun. Dari total biaya yang dibutuhkan, pemerintah hanya perlu menyediakan sekitar 50 hingga 60 persen melalui APBN.
"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 hingga 60 triliun," kata Budiman pada Kamis, 22 Februari 2024.
Budiman menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dengan mudah mengalokasikan dana yang dibutuhkan tersebut melalui efisiensi dalam pengeluaran anggaran dan peningkatan pendapatan negara.
Prabowo-Gibran dikabarkan akan menyusun kementerian untuk menangani pembagian makan siang dan susu gratis. Budiman mengatakan Prabowo-Gibran berencana mengatur program makan siang gratis ini melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.
Sebagai hasilnya, beberapa kementerian akan bekerja sama dalam merencanakan dan menjalankan program tersebut, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan menggandeng pemerintah daerah dan pemerintah desa. Fokus koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa akan lebih dititikberatkan pada persiapan penyediaan bahan pangan yang diperlukan untuk pelaksanaan program makan siang gratis ini.
Selain itu, desa akan menjadi sumber utama produksi komoditas dan bahan pangan yang diperlukan untuk program ini. Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), UMKM, dan koperasi akan turut serta dalam merancang rantai pasok khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
Baca Juga: Budiman Sebut Sukabumi Jadi Pilot Project Program Makan Siang Gratis
Program unggulan yang diusung pasangan capres dan cawapres ini sempat menimbulkan perbincangan. Pasalnya, beredar rumor yang menyebutkan bahwa program makan gratis akan dilaksanakan dengan mengurangi subsidi BBM serta mengalihkan dan menyesuaikan kembali anggaran dari sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Bhima Yudistira, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana paslon Prabowo-Gibran untuk mengurangi subsidi BBM guna mendukung program makan siang gratis. Bhima menekankan bahwa mengurangi subsidi BBM untuk membiayai program makan siang gratis tidaklah tepat.
Dia menegaskan bahwa pemotongan subsidi BBM dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang masih bergantung pada subsidi energi. Kenaikan tingkat kemiskinan juga menjadi ancaman yang signifikan. Oleh karena itu, dia menyoroti pentingnya menerapkan kebijakan ini dengan sangat berhati-hati.
Sumber: Tempo.co
