SUKABUMIUPDATE.com - Jakarta 05/11/22 :  Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai institusi independen untuk urusan perlindungan anak di Indonesia menaruh atensi dan marah besar terhadap putusan Majelis Hakim PN Cibadak Sukabumi yang membahasnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Sukabumi hanya karena JPU tidak mencantumkan tanggal dakwaan.

Kejadian ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam menangani  perkara kejahatan  seksual terhadap anak.

Jaksa Penuntut Umum (JPU)  gagal dan leceh dalam menangani perkara-Perkara kekerasan seksual.

Nampaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,(JPU) perlu ditelusuri  apakah dakwaan itu merupakan dakwaan  yang dibuat dengan cara "copy paste" dari perkara kejahatan seksual terhadap anak lainnya...Atas kasus ini mengerikan dan memalukan dalam penegakan hukum.

Celah dan kegagalan inilah yang dimanfaatkan penasehat hukum pelaku dalam eksepsinya untuk membebaskan kliennya.

Bebasnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak hanya karena tidak dicantumkannya tanggal dakwaan yang mengakibatkan cacat formil dan prosedur  merupakan pelecehan penegakan hukum oleh sebab itu Komnas perlindungan anak menuntut Kejari Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab,  demikian disampaikan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam keterangan persnya  yang dikirimkan ke sejumlah media di Jakarta Sabtu 06/11.

Lebih lanjut Arist Merdeka menjelaskan dalam keterangan persnya  kelalaian ini tidak boleh terjadi lagi karena sangat merugikan korban..

Atas bebasnya pelaku kejahatan seksual yang dilakukan ayah sambung korban  ini, Arist Merdeka meminta  atensi Jaksa Agung agar segera  memerintahkan Kejaksaan Tinggi  Jawa Barat untuk menangkap dan menyerahkan kembali pelaku kejahatan seksual terhadap putri tirinya kepada hakim untuk disidangkan perkaranya. "Jangan main-main terhadap setiap perkara kejahatan seksual seksual Anak".

Demi keadilan bagi korban, segeralah Kejari Kabupaten  Sukabumi menangkap dan menyerahkan pelaku kepa Hakim PN Cibadak Kabupaten Sukabumi..."

Komnas Perlindungan Anak meminta atensi Jaksa Agung dan meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengambil perkara ini, desak Arist Merdeka dalam keterangan persnya (#ams).