SUKABUMIUPDATE.com - Sampah plastik masih mendominasi di setiap titik pembuangan sampah sementara di Indonesia. Bahkan dominasi sampah plastik juga terjadi di pantai atau perairan dunia, yang menjadi ujung dari perjalanan limbah yang dibuang warga secara tak bertanggung jawan ke sungai-sungai.
Sejumlah pihak memberikan pandangan atas fenomena sampah plastik ini. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Agus Rulsy, mengatakan dominasi sampah plastik tidak semata-mata menunjukkan kampanye pengurangan plastik yang tidak efektif. Persoalan bahkan lebih pelik dipicu oleh pola produksi dan konsumsi yang belum menerapkan prinsip bertanggung jawab serta berkelanjutan
"Kita masih pada posisi pola produksi sebanyak-banyaknya untuk dikonsumsi sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan dampak dari sampah yang dihasilkan,” kata Agus dilansir dari Tempo,co.
Seperti tahun sebelumnya, kampanye Plastic Free July kembali mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Namun, di tengah gencarnya gerakan global tersebut, studi “Food and Beverage Plastics Dominate Global Shorelines: A Harmonized Rank-Based Assessment of Usage Types to Guide Interventions” mengungkapkan bahwa plastik sekali pakai, terutama untuk kemasan makanan dan minuman, masih mendominasi sampah di garis pantai dunia.
Baca Juga: Jadwal Final Piala Dunia 2026: Spanyol vs Argentina, Lionel Messi Bidik Gelar Back to Back!
Tempo pernah menerbitkan laporan, soal Mengapa Sampah Plastik Sulit Dikurangi. Penelitian jurnal One Earth pada 19 Juni 2026, menunjukkan masih ada 20 juta ton plastik yang memasuki lingkungan setiap tahunnya. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyangkut pola produksi, konsumsi, dan pengelolaan sampah yang masih belum mampu menahan laju kebocoran plastik ke lingkungan.
Penelitian tersebut juga menyoroti hasil penerapan larangan kantong plastik di berbagai negara. Sejak 2003, lebih dari 30 negara di Afrika telah menerapkan larangan kantong plastik. Bagi negara yang belum mengikuti aturan itu, seperti di Mesir, Aljazair, dan Nigeria, kantong plastik masih masuk dalam tiga jenis sampah terbanyak di pesisir.
Namun, hasil penerapan larangan tak seragam di sejumlah negara. Peneliti mencatat sampah kantong di Maroko, Tunisia, Senegal, dan Kamerun tetap dominan di bibir pantai, meski pemerintahnya sudah mengadopsi kebijakan anti-plastik.
Menurut Agus, hampir seluruh produk makanan dan minuman masih dikemas menggunakan plastik sekali pakai (single-use plastic) yang tidak dirancang agar mudah digunakan kembali maupun didaur ulang. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan kecepatan turut meningkatkan jumlah sampah kemasan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Karakteristik plastik yang ringan juga membuat material tersebut mudah terbawa aliran air menuju sungai, pesisir, hingga laut. "Peningkatan jumlah sampah kemasan plastik yang cepat dan beragam jenisnya tidak dapat diimbangi oleh kapasitas pengelolaan sampah di daerah,” ujar Agus.
Agus mengakui bahwa kebijakan pelarangan plastik sekali pakai tidak seketika menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan pembangunan budaya mencegah dan mengurangi sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; penerapan pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab; peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah; serta peralihan dari pendekatan ekonomi linier menuju ekonomi sirkular.
Dia juga menegaskan soal urgensi penguatan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR). “Agar produsen ikut bertanggung jawab terhadap kemasan pasca konsumsi; serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk,” tuturnya.
Masih dari tempo.co, Juru Kampanye Urban dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan, menilai kampanye kesadaran masyarakat bukan hanya kurang efektif, melainkan berpotensi dijadikan alat untuk mencuci tangan. Menurut dia, narasi "darurat sampah" selama ini sengaja digeser untuk menyudutkan konsumen sebagai penjahat lingkungan tunggal.
Baca Juga: Sebelum Diciduk, Delon Sempat Sebarkan Penemuan Mayat Wanita yang Diduga Dibunuhnya
“Pendekatan moralistik ini gagal total karena menolak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, yakni kegagalan struktural pada sistem produksi dan distribusi produk yang dipaksakan oleh industri kepada publik,” kata Wahyu.
Sampah di Sukabumi
Reporter sukabumiupdate, Asep Awaludin menyusun laporan soal fenomena sampah di Kota Sukabumi Jawa Barat. Dimana setiap hari, sekitar 190 ton sampah diproduksi warga, sekitar 132 ton berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul, sementara sisanya dikelola melalui berbagai skema pengurangan sampah.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya tersimpan persoalan yang saling berkaitan, mulai dari rendahnya budaya memilah sampah di rumah tangga, keterbatasan armada pengangkut, hingga ancaman penuhnya TPA yang diperkirakan hanya mampu bertahan hingga akhir 2026 apabila tidak ada perubahan signifikan.
Di sisi lain, di tengah ancaman krisis tersebut, muncul secercah harapan dari sebuah bank sampah di Kampung Subangjaya yang membuktikan bahwa sampah sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi jika dikelola sejak dari sumbernya.
Baca Juga: Polisi Ciduk Delon, Terduga Pelaku Pembunuhan Eka Maryani Di Sagaranten Sukabumi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, menilai persoalan terbesar pengelolaan sampah bukan berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), melainkan jauh sebelum itu, yakni di tingkat rumah tangga. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan paling berat.
"Memang yang lumayan sulit itu merubah mindset masyarakat menjadi budaya sadar sampah menjadi konsep bukan membuang sampah tapi menabung sampah dan ternyata untuk merubah habit atau kebiasaan itu butuh waktu yang luar biasa dan ekstra." ujar Yudi saat diwawancarai sukabumiupdate.com di kantornya.
DLH kini mengedepankan skema penanganan dari hulu melalui edukasi pemilahan sampah organik, anorganik dan limbah B3, termasuk gerakan penanaman pohon dan pembersihan lingkungan. Namun di lapangan, persoalan belum banyak berubah. Meski sosialisasi terus dilakukan, sebagian besar sampah masih datang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam kondisi tercampur. Akibatnya, TPS yang baru saja dikosongkan kembali penuh hanya dalam hitungan dua hingga tiga jam.
Kota Sukabumi memiliki 32 rute pengangkutan, tetapi hanya 20 armada yang masih beroperasi dari total 28 kendaraan yang dimiliki. Delapan armada lainnya mengalami kerusakan berat. Sebagian besar kendaraan operasional bahkan telah berusia lebih dari 15 tahun.
Baca Juga: Baru 60 Persen Lebih ASN Pemkab Sukabumi Aktif Pengajian Aparatur
Kondisi tersebut membuat pengangkutan sampah belum mampu mengimbangi laju produksi sampah harian. Di jalan protokol, pengangkutan dilakukan hingga tiga kali sehari. Namun di kawasan permukiman, sampah umumnya hanya diangkut sekali dalam sehari. Keterbatasan armada membuat ritme pelayanan sulit ditingkatkan.
TPA Cikundul yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir Kota Sukabumi memiliki luas sekitar 10,7 hektare. Namun sekitar 9,5 hektare di antaranya telah terisi. Artinya, hanya tersisa sekitar 1,2 hektare, itupun sebagian besar berada di sisi-sisi area pembuangan.
Persoalan tidak berhenti di sana. Air lindi dari TPA masih merembes ke lingkungan sekitar meski instalasi pengolahan air limbah (IPAL) telah dibangun. Di saat yang sama, Kota Sukabumi juga tengah menjalani sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga tidak lagi diperbolehkan melakukan praktik pembuangan sampah secara terbuka.
Sebagai respons, DLH mulai menerapkan sistem sanitary landfill. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup. Dengan timbulan sekitar 132 ton sampah yang masuk ke TPA setiap hari, usia TPA diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Desember 2026 apabila pola pengelolaan sampah tidak berubah.
Baca Juga: Cuaca Jawa Barat 16 Juli 2026, Sukabumi Potensi Cerah Berawan hingga Berawan
DLH bersama Bappeda kini tengah mengkaji berbagai skema penyelesaian jangka panjang. Mulai dari kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan hingga rencana pengiriman sampah menuju fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan beroperasi di wilayah Bogor pada 2028.
