SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 sebesar Rp3.000.000. Nominal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp682.399 atau melonjak 29,44 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp2.317.601.
Kebijakan pengupahan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan langsung keputusan tersebut di kawasan pabrik tekstil PT Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
"UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen," kata Dedi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.
Baca Juga: UMP Jabar 2027 Tinggal Tunggu Pengumuman, Buruh Desak Minimal 80 Persen KHL
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu menegaskan bahwa UMP berfungsi sebagai batas jaring pengaman upah terendah di tingkat provinsi dan bukan patokan bagi kabupaten/kota yang selama ini sudah menerapkan upah minimum di atas angka tersebut, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Bandung.
"Ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000," ujarnya.
Ambil Jalan Tengah bagi Industri Padat Karya dan Wilayah Priangan hingga Sukabumi
Menurut Dedi, lonjakan UMP ini di satu sisi mendongkrak daya beli dan pendapatan pekerja, tetapi di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di daerah yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda.
Ia menyoroti sejumlah wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kota Tasikmalaya yang memerlukan perhatian khusus dalam implementasi kebijakan upah.
Pemerintah, lanjut Dedi, berupaya mengambil jalan tengah yang adil agar kesejahteraan buruh meningkat tanpa mematikan keberlangsungan industri padat karya di Jawa Barat.
"Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," katanya.
Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Jadi Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen: Simak Dasar Hukum dan Rinciannya
Berlanjut ke Pembahasan UMK dan Upah Sektoral 2027
Pasca-pengumuman UMP 2027, Pemprov Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Sementara itu, besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 di masing-masing daerah—termasuk di Kabupaten dan Kota Sukabumi—masih menunggu hasil musyawarah Dewan Pengupahan setempat. Dedi memperkirakan kawasan industri utama seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang berpotensi kembali mengalami penyesuaian upah yang lebih tinggi.
"Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota," pungkasnya.
Sumber: Suarajabar.id














