SUKABUMIUPDATE.com – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, A Yamin, menyatakan sependapat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memilih membenahi dan mengoptimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibandingkan mengaktifkan kembali sistem Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri.
Menurut Yamin, pendidikan pada prinsipnya merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga akses pendidikan harus tetap dapat dinikmati masyarakat tanpa dibebani biaya tambahan selama kemampuan anggaran daerah masih memungkinkan.
"Secara pribadi saya berpandangan bahwa kewajiban pemerintah memang pendidikan harus digratiskan sepanjang APBD kita mampu membiayai pendidikan itu," ujar A Yamin saat dimintai tanggapannya terkait wacana reaktivasi SPP di sekolah negeri Jawa Barat, Sabtu (18/7/2026).
Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, hingga saat ini DPRD Jawa Barat belum pernah membahas ataupun mengambil keputusan terkait reaktivasi SPP. Isu tersebut, kata dia, muncul dari sejumlah aspirasi yang diterima Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang melakukan pembahasan di berbagai daerah.
"Sebetulnya kalau ada isu bahwa reaktivasi SPP sedang digodok di Komisi V itu tidak benar. Belum ada pembahasan itu. Hari ini Pansus Ranperda Pendidikan masih dalam tahap menampung aspirasi dari bawah," katanya.
Baca Juga: A Yamin Tegaskan DPRD Jabar Belum Bahas Reaktivasi SPP, Masih Tahap Menampung Aspirasi
Yamin menjelaskan, selama proses pembahasan ranperda, pansus melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, komite sekolah, hingga Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan.
Dari sejumlah pertemuan tersebut, muncul berbagai masukan terkait pembiayaan pendidikan. Beberapa pihak menyampaikan masih adanya kekurangan anggaran operasional sekolah, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah siswa dari keluarga mampu di sekolah negeri tetap harus mendapatkan layanan pendidikan gratis.
"Nah, itu yang menjadi diskusi. Ada yang menyampaikan sekolah masih kekurangan anggaran. Ada juga yang berpendapat kenapa siswa yang berasal dari keluarga mampu tetap digratiskan. Tetapi itu baru sebatas masukan, belum ada kajian dan belum ada keputusan apa pun," ujarnya.
Meski demikian, Yamin menegaskan dirinya mendukung langkah Gubernur Jawa Barat yang lebih memilih memperkuat pembiayaan pendidikan melalui optimalisasi dana BOS dan sumber pembiayaan lainnya daripada membebankan biaya langsung kepada peserta didik.
"Kami setuju dengan Pak Gubernur. Harusnya memang menjadi kewajiban pemerintah ketika sekolah tidak harus membayar. Kalau hari ini masih ada kekurangan anggaran pendidikan, maka pemerintah harus mencarikan solusi," katanya.
Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Tinjau Proyek Mangkrak SMAN 1 Cibitung, A Yamin Desak Evaluasi Total
Menurutnya, solusi tersebut tidak harus melalui reaktivasi SPP. Pemerintah dapat mencari alternatif pembiayaan lain, seperti dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bantuan masyarakat, maupun skema pendanaan lain yang tidak membebani siswa.
"Kalaupun tidak dengan reaktivasi SPP, bisa melalui CSR atau bentuk bantuan lainnya. Sekolah negeri maupun swasta tidak haram menerima bantuan masyarakat, tetapi tidak harus berbentuk SPP yang memberatkan," ucapnya.
Selain persoalan pembiayaan, Yamin menilai masih banyak persoalan pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari kekurangan tenaga pendidik, kesejahteraan guru honorer, hingga ketimpangan kualitas sarana dan prasarana antar sekolah.
Sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, dirinya mengaku masih menemukan sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan guru maupun fasilitas pendidikan yang belum memadai.
"Dari hasil temuan di lapangan masih ada sekolah yang kekurangan guru. Ada juga sarana yang belum memadai. Sementara ada sekolah lain yang sudah lebih baik. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah agar kualitas pendidikan di Jawa Barat bisa lebih merata," ujarnya.
Yamin menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima saat pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi dan kajian lebih lanjut. Namun hingga saat ini, menurutnya, DPRD Jawa Barat belum membahas maupun mengambil keputusan terkait usulan reaktivasi SPP di sekolah negeri.
"Karena kita sedang membahas perda, maka tugas kami mendengar dulu aspirasi dari masyarakat. Semua masukan ditampung, dikaji, lalu nanti dibahas lebih lanjut. Jadi saat ini belum ada keputusan terkait SPP," pungkasnya. (adv)
