SUKABUMIUPDATE.com - Alokasi APBN dan APBD sudah selayaknya mengalir untuk berbagai program yang berorientasi pada masyarakat. Namun, belakangan Presiden Jokowi mengaku geram dengan alokasi anggaran pemerintah yang ternyata mayoritas habis untuk biaya rapat dan kegiatan dinas.
Di media sosial pun, warganet sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa seharusnya anggaran tersebut diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, bukan wakilnya.
Lebih lengkap, seperti mengutip via Tempo.co, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyatakan kegeramannya atas penggunaan APBN dan APBD yang tidak tepat sasaran dan lebih banyak terserap di program birokrasi dan rapat-rapat. Hal ini disampaikan Presiden di hadapan para menterinya saat penyerahan LHP atas LKPP dan IHPS Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Juni 2023.
"Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, (APBN dan APBD) bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan, justru habis banyak di birokrasi," ujar Jokowi di Istana Negara, dikutip via Tempo.co, Senin (26/6/2023).
Baca Juga: HAHAHA! 5 Manfaat Tertawa untuk Kesehatan Tak Hanya Pereda Stres Lho!
Jokowi mencontohkan, dirinya menemukan daerah menganggarkan program peningkatan SDM sebesar Rp1,5 miliar, namun alokasi sebesar Rp1 miliar digunakan untuk perjalanan dinas. Artinya alokasi perjalanan dinas sekitar lebih dari 50% anggaran yang tersedi.
Kemudian anggaran APBD untuk pengembangan UMKM sebesar Rp2,5 miliar, tetapi sebanyak Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. Angka ini juga berkisar lebih dari 50% anggaran digunakan untuk perjalanan dinas.
Kemudian ada program Pengembangan Balai Penyuluh Pertanian yang dianggarkan dengan APBD, sebesar Rp1 miliar, namun sebanyak Rp734 juta digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Sama seperti dua anggaran sebelumnya, persentase alokasi rapat dan perjalanan dinas berkisar lebih dari 50% total anggaran.
"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Banyak, ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu, ya, 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi.
Baca Juga: Tafsir Mimpi SBY: Sapa Rakyat dengan Jokowi dan Megawati, Harapan Bacapres 2024?
Dalam kesempatan itu, Jokowi berpesan agar APBD dan APBN terserap di program yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengarahkan agar APBN dan APBD menjadi senjata penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya.
Presiden Jokowi juga mewanti-wanti agar APBD dan APBN digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Hal ini, kata Jokowi, agar produk UMKM bisa naik kelas.
"Untuk itu saya meminta mohon bantuan BPK dan saya minta perhatian bapak/ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah, serta direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan," kata Jokowi.
Baca Juga: Viral Mimpi SBY Bareng Jokowi-Megawati, Siapa Presiden Indonesia ke-8?
Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sumber: Tempo.co
