Sinergi Lawan Korupsi, Bupati dan Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Rakor Bersama KPK-Pemprov Jabar

Sukabumiupdate.com
Kamis 05 Jun 2025, 00:06 WIB
Momen Bupati Sukabumi Asep Japar dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali bersalaman dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam Rakor Pemberantasan Korupsi. (Sumber Foto: Dokpim Pemkab Sukabumi)

Momen Bupati Sukabumi Asep Japar dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali bersalaman dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam Rakor Pemberantasan Korupsi. (Sumber Foto: Dokpim Pemkab Sukabumi)

SUKABUMIUPDATE.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diikuti oleh pemerintah daerah dan DPRD se-Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).

Dari Kabupaten Sukabumi, hadir Bupati Asep Japar bersama Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali. Keduanya didampingi oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi.

Dikutip dari akun medsos Pemkab Sukabumi, rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari koordinasi dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.

Baca Juga: Atasi Krisis Air di Jampangtengah, Pemkab Sukabumi Usulkan Pembangunan Irigasi ke KemenPU

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan perencanaan dan penganggaran APBD terbebas dari intervensi pihak mana pun. Fokus utama adalah pada kepentingan publik dan upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemprov juga akan memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujar Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut.

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

KDM berharap melalui rakor ini dapat dihasilkan kesepakatan dan langkah strategis yang memperkuat kerja lintas sektor dalam menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Barat.

Sebagai penutup kegiatan, seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat melakukan penandatanganan dokumen komitmen antikorupsi sebagai bentuk tekad bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. (adv)

Berita Terkait
Berita Terkini