SUKABUMIUPDATE.com - Menyambut kehadiran bioskop Moviplex yang akhir pekan ini akan dibuka di Sukabumi, komunitas Ruang Film Sukabumi meminta pemerintah daerah agar menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang hak tayang untuk karya anak Sukabumi. 

BACA JUGA: Cari Tahu! Sinopsis Film-film Perdana Bioskop Moviplex Sukabumi

"Sehingga produktivitas perfilman Sukabumi jauh lebih meningkat. Ruang Film Sukabumi sendiri selalu aktif sejak 2017 dengan program pemutaran, diskusi, workshop, bahkan karya-karya anak Sukabumi banyak diapresiai di festival internasional. Bahkan kami sempat mendeklarasikan #SukabumiKotaSinema," kata Direktur Program Ruang Film Sukabumi, Agus Permana kepada sukabumiupdate.com, Rabu (11/3/2020).

Agus menyambut dengan penuh rasa haru dan gembira kehadiran bioskop di Sukabumi. Agus menyebut, di beberapa kota besar, menonton film di bioskop sudah menjadi aktivitas yang instan seperti bermain smartphone.

BACA JUGA: Sabtu Pemutaran Perdana Bioskop Moviplex Sukabumi, Cek Tiket dan Filmnya!

Namun perlu diingat, kata Agus, di belahan Indonesia lainnya, salah satunya Sukabumi, keluarga, pasangan atau sahabat, harus rela menjangkau puluhan kilometer menuju bioskop terdekat dari domisili mereka hanya untuk menikmati film terbaru, menikmati pengalaman menonton di layar lebar (sinematik).

"Tahun 2018 melalui komunitas Ruang Film Sukabumi ini, kami pernah menerima tamu dari pihak yang akan berinvestor di Sukabumi. Kami ajak berkeliling Sukabumi untuk melihat situasi. Berdasarkan beberapa survei yang kami lakukan bersama, namun ternyata hasilnya belum bisa menjawab keinginan masyarakat Sukabumi apalagi untuk jangka panjang," jelas Agus.

BACA JUGA: Video: Apa Kabar Bioskop Moviplex Sukabumi?

Mengutip data CNNIndonesia.com, sambung Agus, Indonesia memiliki 342 bioskop yang berasal dari tiga raksasa jaringan bioskop sinepleks, mulai dari Cinema 21 dari Indonesia, CGV dari Korea, dan Cinepolis dari Meksiko yang dulu dikenal sebagai Cinemaxx. Ratusan bioskop tiga jaringan raksasa itu pun, sebagian besar berada di ibu kota provinsi, kotamadya, hingga ibu kota kabupaten.

"Melihat kondisi itu, artinya kami berpendapat membangun bioskop bukan menjadi hiburan semua kalangan masyarakat saja, tapi harus mencerminkan pemihakan kebijakan pemerintah terhadap film yang adalah sebetulnya bagian dari kebudayaan. Jika investor hanya bermain di kelas menengah saja, saya yakin budaya menonton dan industri film di Indonesia jadi sangat sulit terbentuk apalagi jangka panjang," tukasnya.