SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi menggelar reses ketiga tahun anggaran 2023 di daerah pemilihan II. Acara ini berlangsung di Sekretariat PK Golkar, Kampung Tipar RT 25/10, Desa/Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jumat (01/12/2023), sekitar pukul 13.00 WIB.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari enam PD Golkar, termasuk PD Kabandungan, Tugubandung, Cihamerang, Cianaga, Cipeuteuy, dan PD Mekarjaya.
"Ini reses ketiga, reses pertama dan kedua di Cidahu, ketiga di Kabandungan. Di sini agak beda, ketemu dengan teman-teman kader Golkar," ujarnya.
Agus berharap perbaikan jalan dari Kalapanunggal menuju Kabandungan dapat menjadi prioritas, lantaran, melihat kondisinya ia menyebut bahwa kelayakan jalan di Kabandungan saat ini di bawah 50 persen.
"Mudah-mudahan nanti akan menjadi aspirasi, lalu yang kedua, karena memang masyarakatnya pertanian, teman-teman juga ingin difasilitasi untuk ada kelompok-kelompok gapoktan atau agen-agen penyalur pupuk," katanya.
Baca Juga: Reses Agus Mulyadi, Warga Cidahu Sukabumi Keluhkan Infrastruktur dan Data Bansos
Mengenai pupuk, Agus menekankan pentingnya fasilitasi untuk kelompok-kelompok pertanian guna mengatasi permasalahan harga pupuk yang tinggi.
"Kita akan sampaikan biasanya, nanti menjelang ada musrembang, kita akan sampaikan. Saya selaku anggota fraksi Golkar, menyampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD dari fraksi Golkar," jelasnya.
Agus juga membahas kendala distribusi pupuk yang terkait dengan pemberlakuan kartu Tani.
"Pertama bahwa kalau dulu penjualan pupuk itu bebas, sekarang dibatasi, sehingga membeli pupuk itu harus punya kartu," ungkapnya.
Lebih lanjut Agus juga menyoroti soal adanya oknum yang kerap memainkan harga pupuk.
"Oknum yang memainkan harga pupuk, yang didistribusikan bukan kepada orang orang yang berhak. Masih ada menjual pupuk ke orang lain, yang mampu membayar dengan harga lebih tinggi," tuturnya.
"Saya menyampaikan, karena ini di forum Golkar, harus ada kelompok tani yang bernaung di bawah Golkar, nah sehingga nanti kelompok itu kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada Pak Bupati yang kebetulan dari Golkar, sehingga kita ada fasilitas dengan membuat agen resmi, sehingga kader-kader Golkar, kelompok tani Golkar bisa mendapatan fasilitas yang merata," pungkasnya. (ADV)
