SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengadakan pertemuan dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi (MOLIT) Republik Korea atau Korea Selatan. Melalui pertemuan kedua ini, Kementerian PUPR menargetkan tercipta kerja sama yang konkret untuk pengembangan Smart City atau Kota Pintar dan pengembangan Transit Oriented Development atau Kawasan Berorientasi Transit di Indonesia.
"Saya ingin pertemuan ini bisa menghasilkan kerja sama yang nyata untuk pengembangan perkotaan yang lebih baik, yang livable (layak huni) dan accessible (mudah di akses)," kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Sri Hartoyo, dalam acara 2nd Joint Cooperation Meeting antara Kementerian PUPR dan MOLIT di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018.
Pertemuan ini merupakan gelaran kedua setelah kedua lembaga bertemu pada Oktober 2017 lalu di Korea Selatan. Pada pertemuan pertama, Korea bersedia untuk membantu dan membiayai beragam proyek di Indonesia yaitu pembangunan proyek infrastruktur pendukung Smart City seperti saluran pembawa air baku Karian-Serpong, Karian Water Supply PPP Project, penyediaan tenaga ahli senior bendungan, sampai kerjasama dalam intelligent transport system (ITS).
<iframe id="google_ads_iframe_/14056285/tempo.co/desktop_bisnis_inarticle_0" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/14056285/tempo.co/desktop_bisnis_inarticle_0" width="1" height="1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"> </iframe> Menurut Sri, Indonesia perlu belajar lebih banyak soal pengembangan Smart City dan TOD dari Korea Selatan. Selama ini, pengembangan Smart City di Indonesia masih sebatas pengembangan fasilitas sistem Informasi. Padahal, Smart City juga harus diikuti pengembangan infrastruktur perkotaan. "Ada tiga komponen utama standar pelayanan minimal yaitu ketersediaan air minum yang aman, layanan sanitasi dasar, dan terwujudnya lingkungan pemukiman bebas kumuh," kata Sri.
Kebutuhan untuk pengembangan Smart City di Indokata, kata Sri, sudah sangat urgen karena Indonesia termasuk negara dengan tingkat Urbanisasi yang tinggi di Asia. Pada 2025 nanti, sebanyak 67,5 persen masyarakat Indonesia diprediksi akan tinggal di 12 kota besar. Tren ini memang menimbulkan dilema. Di satu sisi menciptakan kepadatan penduduk di perkotaan, namun di sisi lain telah memicu pertumbuhan ekonomi.
Direktur Jenderal Kebijakan Publik MOLIT You Byeong Kwon mengatakan pertemuan kali ini akan memperkuat kerja sama kedua negara. Indonesia dan Korea Selatan, kata dia, diharapkan bisa terus mengembangkan Smart City dan TOD hingga 20 tahun ke depan. Dalam kerja sama ini, Korea akan menjadikan dua kota sebagai percontohan Smart City bagi Indonesia yaitu Kota Busan dan Kota Sejong.
Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh pejabat kementerian kedua negara, namun juga pelaku usaha yang akan terlibat dalam pengembangan Smart City dan TOD. Kalangan kontraktor dari kedua negara akan melakukan pembicaraan lanjutan untuk mencapai berbagai kesepakatan bisnis. Dari Indonesia, perwakilan Perum Perumnas dan MRT Jakarta pun hadir untuk menyampaikan kontribusi masing-masing pada rencana jangka panjang ini.
Sumber: Tempo
