SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masih menghadapi adanya ketimpangan ekonomi yang cukup besar. Karena itu pemerintah terus berupaya menurunkan ketimpangan itu melalui kebijakan redistribusi aset maupun kemitraan.

"Kami ingin angka rasio Gini turun lebih banyak lagi," kata Jokowi saat membuka Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, Sabtu (22/4), di Hotel Sahid, Jakarta. Rasio Gini adalah angka yang menunjukan tingkat ketimpangan ekonomi di masyarakat. Jika angka indikator menurun, maka kesenjangan ekonomi juga menurun.

Jokowi menjelaskan sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik dibanding negara-negara lain. Apalagi di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 sebesar 5,02 persen. Pencapaian ini adalah yang ketiga di dunia setelah India dan Cina.

Meski demikian, kata Jokowi, selain pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi pun harus menjadi perhatian. "Perlu dilihat lebih detail memang pertumbuhan ekonomi 5,02 persen tadi itu yang menikmati siapa. Ini yang perlu dilihat lebih detail," kata Jokowi. Pada 2016, angka rasio Gini Indonesia berada pada posisi 0,397.

Ketua Bidang Ekonomi MUI, Lukmanul Hakim, mengatakan ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat masih cukup besar. "Ini tergambar dari masih cukup tingginya angka rasio Gini 0,397," kata Lukman.

Besarnya ketimpangan itu juga terlihat dari sejumlah penelitian lembaga luar negeri. Lukman menjelaskan, laporan Credit Suisse menempatkan Indonesia menempati posisi keenam dalam negara deegan ketimpangan kekayaan di dunia. Angkanya mencapai angka 84 persen.

Sementara dari penelitian Oxfam, disimpulkan satu persen penduduk Indonesia menguasai 49,3 persen total kekayaan nasional. Dan 10 persennya mengusasi 70 persen kekayaan nasional. "Ketimpangan ini jika tidak diatasi bisa menjadi bibit potensial terjadinya gejolak atau disharmionisasi dalam kehidupan bangsa yang pada gilirannya merugikan kita semua," kata Lukman.

Jokowi mengatakan sangat memahami besarnya ketimpangan yang ada di masyarakat. Hampir dalam kunjungannya ke daerah, Presiden masuk ke kampung maupun desa. "Saya tahu betul apa yang diinginkan ekonomi mau seperti apa, baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan kecil, agar mereka bisa mendapatkan kue ekonomi nasional dengan baik," kata Jokowi.

Karena itulah, kata Jokowi, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. "Isinya sebetulnya banyak, tapi dua hal besar yang ingin saya sampaikan disini, yaitu redistribusi aset dan reforma agraria, dan kedua, kemitraan," kata Jokowi.

 

Sumber: Tempo