SUKABUMIUPDATE.com - Bila terbukti 7.000 siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Cidahu drop out (DO), maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi harus mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan. Demikian pengamat pendidikan, Suryanta kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (4/2).
Pasalnya, kata Suryanta, UPTD sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan, telah mengabaikan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 6 ayat (1) mengatakan, setiap warga negara berusia tujuh sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
UPTD, kata dia, seharusnya memiliki data dan segera melaporkan kepada pimpinannya akan adanya potensi anak tidak melanjutkan sekolah dari SD ke sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
“Ini informasinya datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang sedang menghadiri forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cidahu,†ketus Suryanta.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dini Sutiarsih saat dihubungi melalui pesawat selulernya mengatakan, angka 7.000 anak tidak melanjutkan sekolah ke SLTP adalah data tahun 2015. “Kita masih telusuri apakah masih segitu angkanya atau tidak. Angka drop out saat ini kurang dari empat persen dari angka tujuh ribu, itu menurut laporan dari Kepala UPTD Kecamatan Cidahu,†terang Dini.
Dini mengatakan, sudah menyarankan pihak UPTD Cidahu untuk segera mencari solusi dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah. “Kalau memang karena faktor X, memang sulit mengantisipasinya. Tetapi kalau persoalannya karena ketidakmampuan orang tua, maka akan diupayakan pemberian beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun tanggungjawab sosial perusahaan.
Dalam waktu dekat ini, kata Dini, dirinya akan melakukan kroscek ke Dinas Pendidikan guna memastikan angka putus sekolah khususnya di wilayah Kecamatan Cidahu.
“Saya khawatir data itu tidak sinkron. Dari itu, akan melakukan kroscek. Mudah-mudahan angka tidak melanjutkan sekolah sudah menurun,†katanya.
