Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi desak PTPN Cikaso Tegalbuleud penuhi kewajiban pelepasan 20 persen lahan menyusul habisnya masa HGU pada 2024. Warga Sumberjaya & Nangela tagih redistribusi.
Komisi I DPRD Sukabumi Evaluasi PBG dan SLF Empat Hotel di Cibadak
Perusahaan yang hadir antara lain PT Asabaland, PT BLA, PT Zanzibar Mataram dan PTPN Cikaso. Sementara itu, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan DPMPTSP tidak hadir dalam rapat tersebut.
"Saya berharap aparat penegak hukum, khususnya Satres Narkoba Polres Sukabumi, menindaklanjuti kasus ini secara profesional sesuai aturan," kata Ujang.
Resmi Bergeser, Junajah Jajah Nurdiansyah Tinggalkan Komisi III dan Kini Bertugas di Komisi I DPRD Sukabumi.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menerima audiensi Presidium DOB Sukabumi Utara. DPRD dorong Pemda update data kapasitas daerah dan tembus Prolegnas 2026.
aktivis Sukabumi memuji langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD terkait dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Kawasan dan Tanah Telantar.
Raperda Tanah Terlantar mengatur pendataan lahan tak produktif, pemanfaatan aset Bank Tanah, TCUN, serta peluang reforma agraria dan proyek strategis nasional dari tanah telantar.
DPRD Kabupaten Sukabumi mulai membahas Raperda Desa menyesuaikan PP 16/2026. Aturan baru mencakup masa jabatan kades dan BPD 8 tahun serta persiapan Pilkades serentak 2027.
Sidak DPRD Sukabumi, PT Agri Panen Lestari di Jampangtengah Belum Kantongi Sejumlah Izin.
PPRKC menyampaikan empat poin tuntutan, yakni terkait legalitas tanah kebun yang telah dibeli warga, fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), keamanan, serta mekanisme bagi hasil kebun.
Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi bersama instansti dalam agenda dengar keluhan warga soal jalan berlubang yang menjadi penyebab kecelakaan di Jalur Alternatif Cibadak-Nagrak.
Kasi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Cecep Supriadi, menjelaskan kegiatan ini memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi kecewa saat sidak terkait perizinan Pabrik ke PT Kaya Karung Bersama (KKB) Cicurug. Manajemen mangkir dan karyawan bungkam, DPRD siapkan pemanggilan khusus.
“Kami tidak anti investasi. Justru kami ingin investasi di Sukabumi tumbuh sehat, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Legalitas itu bukan sekadar formalitas, tapi perlindungan bagi semua pihak,” ujar Iwan.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menindaklanjuti laporan masyarakat dengan menyidak PT Pong Codan Cicurug. Temukan masalah migrasi OSS RBA dan beri tenggat waktu penyelesaian izin.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi soroti dugaan pabrik tak berizin di Cicurug. Ketua Komisi I, Iwan Ridwan, siapkan tenggat waktu dan pengawasan ketat bagi pelaku usaha nakal.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi memperketat pengawasan terhadap perizinan sumur bor guna memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah dampak lingkungan dan konflik pemanfaatan air tanah.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak GTRA menuntaskan target reforma agraria tahun 2026, khususnya redistribusi lahan eks HGU bagi masyarakat.
GTRA Sukabumi bersama Komisi I DPRD memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan reforma agraria. Dorong pemetaan pertanahan, legalisasi aset, dan penyelesaian sengketa demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
