Pilkades Elektronik di Sukabumi, Diskominfo: Siap Kawal Jaringan dari Serangan Siber
Pilkades Elektronik: Kades di Sukabumi Akan Dipilih Lewat E-Voting, Diskominfo Siap Kawal Jaringan dan Aman dari Serangan Siber.
Pilkades Elektronik: Kades di Sukabumi Akan Dipilih Lewat E-Voting, Diskominfo Siap Kawal Jaringan dan Aman dari Serangan Siber.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah bersiap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Elektronik dengan metode e-Voting.
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi angkat bicara terkait 85 Kepala Desa (Kades) dipanggil oleh Inspektorat.
Y, Kades Cikamunding Banten melalui pengacaranya membantah selingkuh dengan istri orang di sebuah vila di kawasan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Untuk kepentingan klarifikasi kasus perselingkuhan, Satreskrim Polres Sukabumi bakal jemput paksa oknum kades di Banten jika kembali mangkir.
Polres Sukabumi segera memeriksa Kades di Banten usai dilaporkan kasus perselingkuhan atau perzinahan pasca insiden suami gerebek istri di Cisolok.
Nama H. Moch. Nawawi diabadikan menjadi nama sebuah jalan yaitu H.M. Nawawi di Kampung Pajagan, Desa Cikiray sejak tahun 1979 atas usulan cucunya bernama Sapuroh.
Pasca penggerebekan, Suami melaporkan selingkuhan istrinya yakni diduga seorang Kades di Banten dengan tuduhan perzinahan.
Heboh suami gerebek istri ngamar bareng oknum Kades di sebuah vila di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
Beberapa poin dari Revisi UU Desa dinilai oleh publik menguntungkan para Kepala Desa atau Kades lantaran mengatur sejumlah point dari penambahan masa jabatan hingga tunjangan purna tugas.
Musdes Pilkades antar waktu Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, dilaksanakan pada 20 Maret 2023.
Para Bacaleg di Kabupaten Sukabumi sudah bersiap menghadapi Pileg 2024 mendatang. Bacaleg berasal dari berbagai kalangan, termasuk yang berlatar belakang Kades.
Kades di Sukabumi itu sudah menerima uang namun tiba-tiba keluar berita acara tentang keberatan kegiatan di Lapang Padjajaran.
Wacana diperpanjangnya masa jabatan Kades jadi 9 tahun menjadi perdebatan, ada politikus menilai jika hal tersebut tak masuk akal dan bisa merusak demokrasi. Ada juga yang menyarankan lebih baik kades meminta kenaikan gaji.
Para kepala desa disebut menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Desa.
Kades Sukajaya Sukabumi sebut semua anggota Apdesi menolak wacana perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun
Sebelumnya, ribuan kades dari seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. Tuntutan dalam aksi tersebut antara lain mengenai perpanjang masa jabatan kades menjadi 9 tahun.
Gaji kepala desa 2023 masih mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) No 11 Th 2019 Pasal 81 ayat (1).
DPR merespons aspirasi para kades yang ingin masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun.
Kepala desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun.