Perkuat Pelayanan Publik Berbasis Data, Pemkab Sukabumi Optimalkan Platform SADAJABAR

Perkuat Pelayanan Publik Berbasis Data, Pemkab Sukabumi Optimalkan Platform SADAJABAR

Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman serta Kepala Dinas Sosial Bambang Widyantoro saat menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) keamanan data. (Sumber: Diskominfosan Kab. Sukabumi)

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi terus menggenjot pemanfaatan data terintegrasi sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADAJABAR) yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, di Pendopo Sukabumi, Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema “Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Data Menuju Sukabumi Mubarakah”, sosialisasi ini diikuti para kepala perangkat daerah, camat, serta unsur perencana dan operator data di lingkungan Pemkab Sukabumi.

Sebagai informasi, SADAJABAR merupakan platform pemanfaatan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan diperluas melalui integrasi data sektoral perangkat daerah. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memetakan persoalan masyarakat, menentukan sasaran program, sekaligus mengoordinasikan penanganan lintas sektor.

Telusuri Data Stunting hingga Anak Putus Sekolah sampai Tingkat Desa

Sekda Ade Suryaman menyampaikan bahwa optimalisasi SADAJABAR akan membantu Pemkab Sukabumi mengantongi data warga secara lebih rinci hingga ke tingkat wilayah paling bawah. Dengan begitu, intervensi program pemerintah menjadi jauh lebih akurat.

Sejumlah sektor krusial menjadi prioritas pemanfaatan platform tersebut, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ketenagakerjaan. Melalui integrasi data, pemerintah dapat melacak kondisi masyarakat secara spesifik, mulai dari angka anak putus sekolah, kasus stunting, hingga tingkat pengangguran.

Ia mencontohkan, data stunting di SADAJABAR tidak lagi sekadar disajikan dalam bentuk angka atau persentase umum, melainkan dapat ditelusuri berdasarkan titik koordinat wilayah hingga level desa. Hal ini memudahkan perangkat daerah, camat, dan pemerintah desa menyasar langsung warga yang membutuhkan penanganan.

“Data ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik. Kita ingin perencanaan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran,” ungkap Sekda.

Di sisi lain, Ade mengingatkan seluruh perangkat daerah dan camat untuk menjaga ketat keamanan serta kerahasiaan data pribadi penduduk dalam mengakses SADAJABAR sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Encep Wagan Refliana, menjelaskan bahwa pemanfaatan SADAJABAR bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi informasi dan berbagi pakai data (data sharing) untuk menuntaskan persoalan pembangunan di Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi, Yusep Nofriyadie Barnasyah, dalam laporannya menambahkan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam mengelola serta menyajikan data yang akurat sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam melindungi privasi dan keamanan informasi warga, usai sesi sosialisasi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA) antara Sekda Ade Suryaman dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Sukabumi. (adv)

Berita Terkini