SUKABUMIUPDATE.com – Fraksi Gerindra DPRD Kota Sukabumi menyoroti sejumlah poin dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi yang digelar pada Rabu (2/9/2026) malam.
Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Komisi III Fraksi Gerindra, Galuh Naufal Munawar, mengatakan rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Menurut Galuh, pembahasan sebelumnya lebih banyak diarahkan pada persoalan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kemarin dalam rapat paripurna Wali Kota arahnya lebih ke target PAD saja." uajr Galuh kepada sukabumiupdate.com. Kamis (3/9/2026).
Namun, Fraksi Gerindra menilai terdapat sejumlah aspek lain yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD. Salah satunya adalah efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Adapun poin-poin intinya dalam rapat tersebut Fraksi Gerindra ingin fokus kepada Efisiensi anggaran dan transparansi anggaran, Optimalisasi PAD, Prioritas belanja publik serta Penyertaan modal BUMD." kata dia.
Baca Juga: Cari Bambu, Warga Temukan Jasad Bayi dalam Kantong di Bawah Jembatan Jalur Lingsel Sukabumi
Galuh menjelaskan, efisiensi anggaran diperlukan agar belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara optimalisasi PAD menjadi perhatian karena peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat maupun iklim usaha di Kota Sukabumi.
Fraksi Gerindra juga mendorong agar belanja publik tetap menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2026. Artinya, anggaran diharapkan lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Selain itu, penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Menurutnya, setiap penyertaan modal harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi daerah.
Baca Juga: Hadiri Kemah Nasional Pramuka PUI di Sukabumi, Kapolri Soroti Bahaya Judi Online
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Andang Tjahjandi bersama jajaran aparatur Pemerintah Kota Sukabumi, serta unsur masyarakat.
Rapat ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan anggaran setelah Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada 21 Agustus 2026.
Perubahan APBD dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah yang mengalami perubahan dari asumsi awal. Penyesuaian mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar pelaksanaan program pembangunan pada sisa tahun anggaran 2026 tetap berjalan efektif dan efisien.(adv)
