SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Jampang Tandang Makalangan mengadakan audiensi menyoal jalan rusak dengan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah Pelayanan II Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat di Aula Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Selasa 21 Maret 2023.
Ketua Umum DPP Paguyuban Jampang Tandang Makalangan, Hendra Permana mengatakan, audiensi ini diadakan untuk menyikapi adanya bentuk kekesalan masyarakat yang sudah begitu memuncak selama ini, karena sudah bertahun tahun menderita akibat kerusakan jalan provinsi jalur Kiara Dua-Padabeunghar.
"Yang dampaknya sangat merugikan masyarakat para pengguna jalan, baik masyarakat umum, PNS, pelaku usaha transportasi dan ekonomi kecil, serta para pemilik kendaraan," kata Hendra dalam audiensi tersebut.
Hendra juga menyebut, kondisi kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat untuk menyampaikan permohonan perbaikan jalan rusak serta penantian yang tidak pasti tentang program perbaikan jalan dan penanganannya yang tidak kunjung terealisasi.
"Sehingga munculah rencana untuk melakukan demonstrasi dan aksi masa turun ke jalan dalam waktu dekat, tetapi alhamdulillah dengan pendekatan persuasif masih bisa diredam oleh para pengurus DPC Jampang Tandang Makalangan di 4 kecamatan, dan bersepakat untuk hadir dalam pertemuan audiensi untuk bisa mendapat jawaban langsung dari pihak Dinas yang berkompeten," tuturnya.
Baca Juga: Jampang Tandang Galang Petisi, Tuntut Jalan Rusak Sukabumi-Jampang Diperbaiki
Menurut Hendra, ditengah ketidakjelasan penanganan jalan rusak oleh pemerintah, kondisi hari ini di lapangan terlihat lalu lalang angkutan Truk Pabrik Industri produk galian barang tambang dengan volume tonase yang sangat melebihi batas kapasitas atau kualitas jalan, dan terkesan dibiarkan oleh aparat penegak hukum.
"Bobot tonase angkutannya bahkan ada yang mencapai 70 Ton, padahal kelas jalan Provinsi ini, standar bobot nya hanya 8 ton saja. Dan Sepertinya tidak ada koordinasi serius yang dibangun antara Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemberi izin dengan perusahaan Tambang dan pabrik tersebut terkait kerusakan jalan yg berkontribusi besar ditimbulkan oleh aktifitas usaha mereka," imbuhnya.
Senada, Ketua DPC Lengkong Suparman menegaskan apabila kondisi terus dibiarkan pihaknya siap untuk melakukan aksi demo membawa masyarakat. "Menggeruduk perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghentikan kegiatannya," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPC Simpenan Ivan Pablo mengungkapkan bahwa masyarakat Simpenan yang bepergian ke Kota Sukabumi terpaksa memilih jalur memutar ke Palabuhanratu, daripada melalui jalur Lengkong-Jampangtengah yang rusak parah.
Baca Juga: Warga Resah, Ribuan Lalat Serang Permukiman di Lembursitu Kota Sukabumi
