Mogok Kerja Buruh di Sukabumi Berujung Kesepakatan, Tuntutan Pimpinan Mundur Masih Menggantung
Memutus hubungan kerja karyawan dengan masa kerja lima tahun tidak manusiawi.
Memutus hubungan kerja karyawan dengan masa kerja lima tahun tidak manusiawi.
Aksi mogok kerja ini dilatarbelakangi oleh enam tuntutan.
Ratusan korban PHK itu merupakan karyawan di 13 perusahaan padat karya yang ada di wilayah utara Kabupaten Sukabumi.
Angka 25 ribu pekerja di-PHK dan 30 perusahaan bangkrut adalah data dari tahun 2000 hingga saat ini (akhir 2024).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar soal badai PHK dan empat pabrik tutup akibat resesi ekonomi global.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi merilis data terbaru 2024, dimana ada 4 pabrik terdampak krisis ekonomi global, terpaksa tutup dan rumahkan karyawannya.
Periode Pasca Pandemi Covid-19 hingga adanya Resesi Ekonomi Global dampak terjadinya Perang Negara Rusia dan Ukraina, dari 29 Perusahaan Anggota APINDO telah terjadi Pengurangan atau PHK sebanyak 24.914 Orang Tenaga Kerja.
Data sementara Apindo hingga 10 Oktober 2023, sudah 24 ribu buruh di sukabumi kena PHK akibat pabrik tutup terdampak krisis ekonomi global
FSB KIKES KSBSI sudah berunding tiga kali dengan PT Koin Baju Global, namun hasilnya tetap nihil.
Ratusan buruh yang tergabung dalam FSB KIKES KSBSI Sukabumi menggelar aksi demontrasi di depan PT Koin Baju Global Cicurug
Hariyadi menjelaskan secara hukum, tidak ada yang namanya mogok kerja nasional.
Aksi ini dipimpin langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPS SPN Jawa Barat, Dadan Sudiyana.
DPK APINDO Kabupaten Sukabumi mengatakan, pihaknya mencatat ada 20 ribu PHK terjadi sampai akhir 2022 lalu.