BPSK Kabupaten Sukabumi Kecewa, Disperindag Tahan Dana Hibah

SUKABUMIUPDATE.com - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi kecewa terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Jawa Barat. Pasalnya, dari Oktober 2016 hingga kini dana hibah untuk menunjang kegiatan BPSK belum juga turun. 

"Bahkan Oktober hingga Desember 2016, kegiatan BPSK dibiayai Pemda Kabupaten Sukabumi. Padahal saat itu pihak Provinsi Jabar ngotot bahwa pembiayaan BPSK tidak boleh lagi oleh Pemda," ujar Humas BPSK Kabupaten Sukabumi, Dede Wahyudi kepada sukabumiupdate.com, Selasa (16/5). 

Dede menyebutkan, secara pasti belum tahu alasan pihak Provinsi Jawa Barat menahan anggaran hibah BPSK itu. 

"Kalau orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu bilang akan segera dicairkan asal syaratnya sudah lengkap. Bahkan untuk anggaran hibah ini, sudah berkali-kali rapat, tapi hasilnya tidak ada. Secara umum, kami kecewa," katanya.

BACA JUGA:

BPSK Kabupaten Sukabumi Sesalkan Sikap Pengelola Parkir RSUD Jampang Kulon

Tak Hadiri Sidang MK, BPSK Kabupaten Sukabumi: DPR RI dan Pemerintah Cemen

Besok, BPSK Kabupaten Sukabumi Kembali Jalani Persidangan di MK

Dalam lima bulan terakhir ini, BPSK menjalankan pelayanan tanpa anggaran dari pemerintah. Bahkan untuk membeli ATK, kami harus patungan. Kalau tidak demikian, pelayanan akan terhenti," ujar Dede.

Sejak Januari hingga pekan kedua Mei, terang Dede, BPSK Kabupaten Sukabumi sudah menangani 26 pengaduan konsumen. Para pengadu itu, sangat menantikan kepastian hukum akan persoalan mereka. 

"Kami tidak bisa  menghentikan persidangan kalau anggaran menjadi alasan. Tapi kami pun organisasi biasa yang membutuhkan anggaran agar kinerja berjalan baik," tegas dia.

Pada umumnya, BPSK se-Jawa Barat berharap Pemerintah Provinsi mempercepat pencairan anggaran dana hibah tersebut. "Kalau memang ada kendala, sebaiknya disampaikan. Agar BPSK mengetahui dan memperbaiki kendala, kalau memang ada," ungkapnya.