SUKABUMIUPDATE.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, menilai pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap dua tidak sesuai jumlahnya dengan tahap pertama.
Oleh sebab itu Apdesi mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat untuk menyamakan data pendistribusian Bansos Jabar tahap tiga mendatang dengan tahap satu.
Wakil ketua satu Apdesi Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi mengatakan, ketidakselarasan data Bansos Jabar ini akan memicu protes di masyarakat. Menurut dia, jumlah Bansos yang didistribusikan pada tahap satu itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Bansos pada tahap dua. Sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan Bansos Jabar tahap dua.
BACA JUGA: Penerima Pindah dan Meninggal, 3.053 Paket Bansos Jabar di Kota Sukabumi Dikirim ke Panti Asuhan
"Kami mendesak Dinsos untuk menyamakan data penyaluran Bansos tahap dua dengan data penyaluran tahap tahap satu agar tidak timbul protes dari masyarakat," ujar Ojang kepada sukabumiupdate.com, usia rapat koordinasi membahas bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kamis (16/7/2020).
Tercatat di Kabupaten Sukabumi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 25 ribu. Ojang mengatakan, KPM dalam non DTKS itu tidak mendapatkan Bansos pada tahap dua.
"Apdesi juga meminta agar sebanyak 25 ribu non DTKS bisa mendapatkan Bansos Provinsi Jabar," terangnya.
BACA JUGA: Bertemu Dandim dan Kapolres, Apdesi Kabupaten Sukabumi Curhat Data Penerima Bansos
Hasilnya, lanjut Ojang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyepakati data untuk Bansos Jabar ini menggunakan data tahap satu.
"Tadi Dinsos memberikan opsi akan melakukannya dengan cara Sapa Warga. Namun, kami menolaknya karena cara tersebut tidak efektif," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Jabar, Marwini memaparkan, semua pihak yang terlibat dalam bantuan provinsi ini untuk meningkatkan komunikasinya. Khususnya antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan Dinsos Kabupaten Sukabumi sehingga semua data yang masuk dapat selaras dengan kondisi di lapangan.
"Dinsos Provinsi Jabar akan mulai memverifikasi data bantuan yang diajukan dari Apdesi hingga 22 Juli mendatang," pungkasnya.
