Oleh: Oksa Bachtiar Camsyah

Ketua Umum KAMMI Daerah Sukabumi

KAMMI FORUM merupakan agenda diskusi tematik yang akan digelar satu bulan sekali, sesuai dengan isu strategis dari tiap sektor pembangunan. Untuk bulan ini, isu yang diangkat adalah tentang lingkungan. Goal setting dari diskusi bulan ini adalah untuk menemukan big picture dari persoalan lingkungan, yang tentunya beririsan dengan persoalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi.

Komunitas Lingkar Hijau - Yadi:

Ada beberapa catatan dari kondisi linkungan hidup di Kabupaten Sukabumi hari ini, yang mesti dievaluasi. Tentu, dampak buruk yang dihasilkan tersebut tidak hanya berawal dari faktor pemgangunan fisik saja, akan tetapi ada campur tangan ideologi politik dan pembangunan di dalamnya.

BAPPEDA Kabupaten Sukabumi - Taofiek

BAPPEDA telah berusaha merencanakan landscape pembangunan di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang menyangkut pembangunan berwawasan lingkungan, hanya saja BAPPEDA sendiri mengakui memang ada kesulitan dalam pelaksanaannya. Bisa tidak kita mendorong valuasi ekonomi menjadi salah satu alat kita untuk menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD, karena AMDAL itu terbatas. Kita tidak tutup mata karena AMDAL pun sedikit digiring. Itu kasuistis. Tidak hanya mengandalkan AMDAL untuk pengendalian lingkungan. Artinya, ada harga yang harus dibayar saat kita merencanakan pembangunan. Apakah nilai ekonomi pengganti lebih tinggi dari nilai yang hilang.

Analis Kebijakan Publik - Heri Hermawan

Ada yang hilang dari rantai pembangunan di Sukabumi. Apa yang ada dalam Visi dan Misi Bupati Sukabumi, cenderung tereduksi saat sudah mencapai poin tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten. Sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut tidak dapat terjadi, karena memang sudah hilang dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, walaupun sebelumnya ada dalam Misi Bupati. Dan faktor utamanya adalah leadership. Perlu mencari pemimpin yang memiliki konsepsi pembangunan yang ekologis.

Kabid PKPHL (Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan) DLH Sukabumi, Sri Kustini:

Kami kekurangan SDM dalam melakukan berbagai macam bentuk pengawasan dalam aktivitas lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi. Namun, upaya maksimal untuk melakukan pengawasan tersebut sudah dilakukan, seperti membuat himbauan dan teguran. Tapi perlu diakui, masih saja ada pihak yang 'bandel'. Bidang say ini kan lebih kepada pengaduan dan pengawasan, dan ini adalah ujungnya. Ke depan, diharapkan ada regulasi yang memiliki pendekatan ekologis yang lebih preventif.

Kabid Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi, Rasyad Muharra:

BAPPENAS memang mendorong seluruh sektor Kementerian agar menghasilkan uang yang lebih banyak, salah satunya melalui pajak seperti di TNGGP Resort Situ Gunung ini contohnya, dengan ada pembangunan jembata gantung ke dua. Jadi, economy oriented memang sudah terjadi dalam pembangunan kita.

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma:

Anggaran untuk pengawasan lingkungan ini memang sangat minim, sehingga sulit untuk dapat menjangkau 47 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sumber masalahnya salah satunya adalah politik, maka kita perlu menyeimbangkan wacana lingkungan jni agar dapat masuk dalam wacana pembangunan kita. Maka kita perlu teriak agar rencana pembangunan tersebut seimbang dengan wacana ekologis ini, sehingga ada titik tengah yang lebih akomodatif untuk isu tersebut. Di DPRD juga terbatasi oleh kewenangan.